Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utak-atik Koalisi, yang Jauh Mendekat, yang Dekat Merapat

Kompas.com - 14/04/2009, 07:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sebuah pertarungan, kemenangan pasti menjadi tujuan. Ketika kekalahan yang didapat, apa yang dilakukan agar tak merasa kalah telak? Gambaran gerak-gerik dan langkah politik sejumlah partai yang tak meraih suara signifikan mungkin bisa menjadi cermin bagaimana para 'pemain' di gelanggang politik menjalankan strateginya. Partai yang tadinya percaya diri melangkah sendiri akhirnya berpikir untuk merapat kembali ke mitra koalisi yang menjadi kampiun pertarungan.

Peta koalisi seakan dibangun dari dua jalur, jalur Demokrat dan PDI Perjuangan. Demokrat tampaknya tak terlalu sulit menjalin mitra koalisinya untuk membangun jembatan emas (golden bridge). Aura cerah SBY mampu menarik partai-partai yang sudah menunjukkan gelagat menjauh untuk kembali mendekat. 

Golkar, yang sebelumnya menyatakan siap memajukan capres sendiri, akhirnya mengendur dengan mempertimbangkan kembali menduetkan SBY-JK. Alasannya, melihat keinginan publik yang menginginkan keduanya kembali bersatu. Hal itu diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.

"Kecenderungannya adalah Demokrat, karena memang suara-suara publik ini menghendaki seperti itu," kata Agung, Senin (13/4).

Partai Amanat Nasional (PAN), yang belakangan aktif menjalin komunikasi politik dengan Golkar dan PDI Perjuangan, juga menunjukkan gelagat merapat ke Demokrat. Meskipun Sekjen PAN Zulkifli Hasan mengatakan, partainya masih menjalin komunikasi dengan partai lainnya.

"PAN masih penjajakan. Tapi kalau kita (PAN) biru sama biru kayanya lebih dekat," begitu kata Zulkifli.

Posisi tarik ulur mulai diperlihatkan PKS, saat Sekjen PKS Anis Matta secara tegas menyatakan bahwa partainya akan menarik diri dari koalisi golden bridge yang digalang Demokrat jika Golkar kembali diterima bergabung. Menurut Anis, koalisi yang terlalu pragmatis hanya berpikir pada kekuasaan dan menang-kalah.

Di kubu lain, koalisi yang dimotori PDI Perjuangan tampaknya bisa mendekatkan partai yang dibangun dua mantan jenderal. Wiranto, yang menjadi Ketua Umum Partai Hanura, selama ini diketahui tak menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Kemarin, keduanya bertemu. Meski tak mengakui secara eksplisit, komunikasi politik yang dibangun bukan tak mungkin sebagai langkah membangun koalisi.

Pekan lalu, Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan Taufik Kiemas bahkan sudah memastikan bahwa Hanura dan Gerindra berada di barisan koalisinya.

Bagaimana peta koalisi?

Melihat peta koalisi dua kubu, menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito, masing-masing tengah berhati-hati melangkah. Masih kuatnya aura SBY membuat kubu PDI Perjuangan yang ingin mengajukan Mega tak boleh gegabah mengambil langkah.

Bahkan, menurut Arie, jika PDI Perjuangan dan Mega tak ingin kalah dua kali di gelanggang pilpres, harus berani mengajukan calon di luar Mega untuk menghadang SBY.

"Kita lihat elektabilitas SBY sangat tinggi. Kalau pertarungan hanya SBY dan Mega, besar kemungkinan pemenangnya kembali SBY. Tidak baik untuk Mega jika kalah dua kali. Sebaiknya, PDI Perjuangan harus legowo untuk memajukan calon di luar Mega," kata Arie kepada Kompas.com.

Sementara, untuk Demokrat, yang tengah berada di atas angin adalah SBY, bukan partai tersebut. "Yang di atas angin sebenarnya SBY, bukan Demokrat. Secara partai, Demokrat sebenarnya tidak determinan," kata Arie.

Perolehan suara Demokrat yang untuk sementara memimpin jauh, tak serta-merta menjadikannya sebagai penentu. SBY diyakini menjadi penentu akhir, apakah yang tadinya menjauh akan diterima kembali untuk mendekat. Yang jelas, partai-partai yang sudah mendekat tampak semakin rapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com