Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHD: Anggito Bisa Jelaskan Kenaikan Anggaran

Kompas.com - 24/03/2009, 20:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu bisa menjelaskan kenaikan anggaran dana stimulus digunakan untuk apa. "Hanya Pak Anggito yang mesti menjelaskan. Masak saya. Itu kan pemerintah," kata Abdul Hadi seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/3).  

Sebelumnya, Abdul Hadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana stimulus di wilayah Indonesia timur mengatakan awal pembahasan di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta. Dalam rapat itu dibahas kenaikan anggaran dana stimulus Rp 10,2 menjadi Rp 12,2 triliun.

Kali ini, Abdul Hadi menambahkan bahwa rapat dalam Panitia Anggaran (Panggar) ada dua pembahasan tentang kenaikan dana itu yakni rapat kerja dan rapat panja.

Ia mengatakan ada perbedaan antara apa yang diusulkan di pagu anggaran versi Menteri Perekonomian dan pembahasan terakhir. "Soalnya hasil yang terakhir itu beda dengan pagu anggaran Menko. Perubahannya merupakan hal yang sangat signifikan," katanya.

Terkait perubahan anggaran itu, AHD mencontohkan kenaikan anggaran KA yang diusulkan Rp 300 miliar meningkat menjadi Rp 800 miliar. "Karena data itu sangat detail dan waktunya sangat terbatas, jadi ya yang patut menjelaskan itu Pak Anggito," katanya. 

AHD mengatakan, dalam pembahasan kenaikan dana stimulus itu sudah mendapat persetujuan dari pimpinan Panggar. "Ya, kan seperti saya bilang, yang tanda tangan itu siapa. Ya, pimpinan panggar," katanya.

Sebelumnya, Abdul Hadi meralat ucapannya yang menyebutkan dugaan pertemuan awal pembahasan kenaikan anggaran dana stimulus di Hotel Ritz Carlton, padahal di Hotel Four Seasons. Pimpinan dan beberapa anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua Panggar Johnny Allen dan anggota dari Fraksi PKS Rama Pratama. 

Anggota DPR Komisi Perhubungan Abdul Hadi diduga telah menerima sejumlah uang dari Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Wirabakti. Uang tersebut diberikan melalui pegawai Departemen Perhubungan Darmawati yang bertindak selaku penghubung keduanya. Uang tersebut diberikan dalam tiga tahap sebesar Rp 3 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com