Parpol Diminta Ikut Sosialisasikan Pemilu 2009

MADIUN, RABU — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) meminta partai politik ikut menyosialisasikan Pemilu 2009. Pasalnya, dana yang dialokasikan di KPU untuk sosialisasi pemilu sangat terbatas.

Anggota KPU Jawa Timur, Arief Budiman, seusai acara Pencanangan Gerakan Nasional Sosialisasi Pemilu 2009 di Pendapa Kabupaten Madiun, Rabu (18/2), mengatakan, dana yang dialokasikan di KPU Jatim untuk sosialisasi pemilu di 33 kabupaten/kota di Jatim hanya Rp 30 juta.

Besarnya dana yang dialokasikan ini jauh lebih kecil dibandingkan dana sosialisasi untuk pemilu Gubernur Jatim yang besarnya Rp 2 miliar.

Alokasi dana sosialisasi itu tidak rasional. Apalagi semua KPU provinsi di Indonesia disamaratakan dana sosialisasinya sebesar Rp 30 juta. "Kalau begitu, enak yang wilayah provinsinya kecil seperti Yogyakarta yang hanya terdiri dari lima kabupaten," jelasnya.

Tidak rasionalnya pengalokasian dana tidak hanya terlihat pada dana sosialisasi, tetapi juga pengalokasian honor untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK). Honor untuk ketua dan anggota PPK, berkisar Rp 350.000 sampai Rp 400.000 per bulan, berbeda jauh dengan honor ketua dan anggota panitia pengawas kecamatan yang berkisar antara Rp 750.000 sampai satu juta rupiah per bulan. Masalah honor ini dikeluhkan oleh 15 ketua PPK di Kabupaten Madiun.

Terhadap dua permasalahan ini, Arief tidak bisa berbuat banyak. Masalahnya pengalokasian anggaran sepenuhnya kebijakan KPU Pusat.