Golkar Minta Kapolda Sumut Dicopot

JAKARTA, RABU - Partai Golkar mengaku kecewa dengan sikap Kapolda Sumut yang tidak mampu melakukan antisipasi atas aksi demontrasi menuntut pemekaran Provinsi Tapanuli yang mengakibatkan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat meninggal dunia, Selasa (3/2) kemarin. Partai Golkar secara resmi melalui Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budisantoso meminta kepada Kapolri untuk memecat, melengserkan Kapolda Sumatera Utara Drs Irjen Nana Soekarna dari jabatannya.

"Sikap kami tegas. Kami meminta kepada Kapolri, meminta pertanggungjawaban khusus dari kapolda atas kejadian brutal kemarin. Kalau nanti ditemukan ini adanya pembiaran, maka, kami Partai Golkar meminta agar kapolda dicopot. Kami mendapatkan laporan, hampir seluruh anggota DPRD Sumut mengatakan polisi tidak tanggap. Seolah-olah terjadi pembiaran dalam insiden tersebut," tandas Priyo Budi Santoso.

Hal yang sama juga dikatakan oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung yang meninjau langsung setelah mendapat kabar kematian Ketua DPRD Abdul Azis Angkat. Dari berbagai laporan yang ia terima di sana, polisi memang terkesan membiarkan kejadian kerusuhan itu, membiarkan para pendemo merusak gedung anggota dewan dan mengganti kunci gembok pintu samping, sebelah kantor DPRD Sumut sehingga saat kerusuhan para anggota dewan tak bisa keluar menyelamatkan diri.

"Kalau saja kepolisian mau mengambil tindakan tegas, tidak akan terjadi seperti itu. Misalnya membuang tembakan ke atas. Aksi kemarin itu benar- benar kegiatan yang anarkis. Orang dengan leluasanya masuk ke gedung dewan menghancurkan terus memukuli. Di sebelah gedung ada bank dan ada jalan keluar, tapi digembok oleh para demonstran sehingga tidak bisa keluar. Bagaimana mungkin negara demokrasi menjadi seperti ini," tandas Akbar Tanjung.

Senada dengan Akbar Tanjung dan Priyo Budi Santoso, anggota DPR Partai Golkar lainnya Yuddy Chrisnandi juga berpendapat sama. Yuddy kemudian berharap, partainya untuk tidak tinggal diam atas kematian kadernya, Abdul Azis Angkat.

"Yang dilakukan oleh almarhum adalah menjalankan ketentuan UUD 45 yang mengedepankan prinsip dasar NKRI. Almarhum telah mengamalkan Pancasila dan kesetiannya pada NKRI sebagai pedoman, paltform politik Partai Golkar dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Sangat tepat, bila pimpinan Partai Golkar menuntut pertanggungjawaban secara hukum atas peristiwa tragis ini," tegas Yuddy.

"Bagi kami di Partai Golkar menganggap, aparat kepolisian telah gagal, lalai melindungi keselamatan para anggota DPRD Sumut dan mengakibatkan kematian bagi kader Golkar terbaik di sana. Kami meminta kepada Kapolri untuk berani melakukan tindakan tegas kepada para perwiranya yang dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian itu. Proses hukum juga harus dilakukan bila memang ada unsur kesengajaan, keterlibatan sehingga aksi anarkis itu terjadi dan terkesan dibiarkan," tandasnya lagi.