KPU Sumsel Minta Bantuan UNDP

PALEMBANG, KAMIS — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan meminta United Nation Development Programme (UNDP) untuk melakukan simulasi pemilu legislatif di Sumsel. KPU Sumsel menilai simulasi pemilu penting dilakukan di Sumsel, salah satu penyebabnya karena terlambatnya sosialisasi pemilu di Sumsel. Apalagi pemilu legislatif akan menggunakan sistem contreng yang berbeda dengan sistem pencoblosan.

Ketua KPU Sumsel Anisatul Mardiah, Kamis (29/1), mengatakan, permintaan kepada UNDP itu telah disampaikan kepada KPU pusat. KPU Sumsel berharap permintaan simulasi tersebut dikabulkan dan dapat dilaksanakan pada bulan Februari.

Menurut Anisatul, tidak mudah meminta UNDP mengabulkan permintaan simulasi karena banyak KPU provinsi mengajukan permintaan yang sama. Saat ini UNDP telah mengadakan simulasi pemilu di Jawa Timur, Aceh, dan Bali.

"Kami cuma meminta satu kali simulasi saja. Satu kali simulasi membutuhkan biaya besar, sekitar Rp 100-Rp 150 juta. Padahal anggaran sosialisasi KPU Sumsel cuma Rp 100 juta untuk satu tahun. Maka kami meminta UNDP untuk melakukan simulasi di Sumsel," kata Anisatul.

Anisatul menambahkan, simulasi pemilu memerlukan biaya besar karena harus dibuat semirip mungkin dengan suasana pemilu, termasuk mencetak contoh surat suara dan mendatangkan saksi-saksi.