Anggaran Sisminbakum Masih Diperdebatkan

JAKARTA, JUMAT — Anggaran untuk pengadaan alat Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) baru masih diperdebatkan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Hukum dan HAM. Kemungkinan minggu depan sudah ada putusan mengenai jumlahnya. Pada beberapa waktu lalu Dephuk dan HAM telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 10-15 miliar untuk membeli alat baru dalam pelayanan Sisminbakum.

Sekretaris Jenderal Dephuk dan HAM Abdul Bani Azed mengatakan, pihaknya masih mempertahankan angka tersebut. "Belum masih didebatkan argumentasinya. Apa akses fee yang dulu atau diubah," ujarnya seusai mendampingi Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta melantik seorang pejabat eselon I dan 62 pejabat eselon II di Dephuk dan HAM, Jakarta, Jumat (23/1).

"Tadi rapatnya, minggu depan ada keputusan. Rinciannya saya tidak tahu ada beberapa angka," lanjutnya.

Dia mengatakan, anggaran ini akan masuk dalam anggaran belanja tambahan 2009. Menurut dia, pengadaan alat itu akan segera dilaksanakan begitu anggaran disetujui. Sebab, lanjut Bani, ini berdampak pada pelayanan umum terkait Sisminbakum. Pelayanan tersebut saat ini diadakan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, sebab notaris harus ke Dephuk dan HAM untuk mengurusnya.

Abdul menambahkan, pengadaan alat Sisminbakum akan dilakukan tender sesuai keputusan menteri. Namun, kata dia, pelaksanaan pelayanan akan mengandalkan tenaga dari sumber daya manusia di Departemen Hukum dan HAM. Pengadaan alat sendiri dilakukan sebab alat yang selama ini dipakai Dephuk dan HAM adalah milik PT Sarana Rekatama Dinamika.