Ribuan Warga Meruya Selatan Ancam Boikot Pemilu

JAKARTA, RABU — Jika lahan di Meruya Selatan jadi dieksekusi, warga mengancam akan memboikot Pemilu 2009. Penolakan warga menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) yang tetap akan melakukan eksekusi terhadap lahan di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.

PN Jakbar menetapkan akan melakukan eksekusi lahan, Senin (19/1), hanya pada lahan kosong, bukan yang dihuni warga. Namun, hal tersebut membuat warga maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) geram karena tengah melakukan upaya banding.

Tak hanya menggelar aksi perlawanan dengan berbagai spanduk dan memblokade jalan masuk, warga juga bersiap melakukan golput pada pemilu 2009. Warga menganggap, golput merupakan satu bentuk perjuangan agar keadilan berpihak pada mereka.

Mengenai aksi golput, warga sepakat mulai kini kawasan Mersel terlarang bagi atribut pemilu. Bahkan warga sudah menetapkan, jika eksekusi nanti berlangsung akan menjadikan kawasan Mersel zona anti pemilu.

"Eksekusi harus dibatalkan, kalau tidak kami tidak akan ikut pemilu," ujar Sukayat, Koordinator Tim Kerja Perwakilan Masyarakat Kelurahan Meruya Selatan, Rabu (14/1). Sikap tegas warga tidak akan ikut pemilu pada 8 April 2009 mendatang, menurut Sukayat, bukan karena ingin menentang pemerintah dan menggagalkan pemilu. "Ini hanya salah satu cara agar nasib warga Mersel yang terancam kehilangan tempat tinggal bisa lebih diperhatikan. Kami hanya menuntut keadilan atas hak kami," katanya.

Zona antipemilu di Mersel, kata Sukayat, adalah kesepakatan warga untuk tidak memberikan hak suaranya, melarang atribut partai dipasang, dan melarang adanya kampanye. Namun jadi tidaknya zona antipemilu di sana tergantung pada jadi tidaknya eksekusi yang akan dilakukan PN Jakbar, Senin (19/1) mendatang. "Semoga eksekusi tidak jadi dilaksanakan sehingga tidak ada zona antipemilu di Mersel," terangnya.

Untuk tahap awal, kata Sukayat, saat ini telah disiapkan penambahan spanduk dan poster untuk dipasang di tiap sudut Mersel. Jika saat ini sudah ada 200 spanduk, maka akan ditambah lagi menjadi 400 spanduk. "Hal itu sebagai bentuk peringatan kepada eksekutor bahwa warga tidak main-main mempertahankan haknya," tegasnya.