Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Pemerintah RI Bukan untuk Hamas dan Fatah

Kompas.com - 30/12/2008, 12:44 WIB

Laporan wartawan Persda Network Ade Mayasanto

JAKARTA, SELASA — Pemerintah bersikeras memberi bantuan kepada korban serangan militer Israel di Jalur Gaza, meski ada faksi-faksi di masyarakat Palestina. Bantuan kemanusiaan dilayangkan pemerintah bukan untuk faksi Hamas atau Fatah.

"Saya tidak membicarakan Hamas atau Fatah. Saya membicarakan bangsa Palestina," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda seusai mengikuti tabligh akbar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1430 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (30/12).

Operasi militer negara Zionis sedikitnya telah menewaskan 320 jiwa, dan mencederai 1.400 warga Palestina lainnya. Atas korban yang timbul tersebut, sejumlah kelompok masyarakat Indonesia menggalang dana kemanusiaan dan sukarelawan untuk jalur Gaza.

Menlu mempunyai pandangan atas penggalangan dana dan sukarelawan tersebut. "Tentunya niat baik itu harus disesuaikan dengan keadaan wilayah itu, di mana akses atau jalur untuk memasuki tidak mudah. Mungkin lebih baik upaya kita difokuskan upaya meringankan beban penderitaan mereka, khususnya dengan memberikan bantuan kemanusiaan," urainya.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam pertemuan yang sama mengemukakan, bantuan dana dari pemerintah mesti berkoordinasi dengan Menteri Agama Maftuh Basyuni, dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. "Kita lihat perkembangannya, justru saya tidak boleh terburu-buru begitu," ucapnya.

Meski demikian, Mensos menyatakan, bila memang penggalangan dana dari masyarakat dibutuhkan, Departemen Sosial siap melayani penggalangan dana untuk korban Gaza. "Insya Allah akan kita salurkan, tapi saya harus koordinasi dan melihat situasi dulu," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com