Harus Siap Tidak Populer

JAKARTA, SELASA - Para elite politik pusat maupun daerah harus siap mengambil keputusan tidak populer demi menyelamatkan Indonesia dari krisis. Para pemimpin harus berani menyatakan keadaan sudah krisis agar pengalaman 1998 tak terulang. Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan mendorong sektor riil.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit di Jakarta, Senin (1/12), mengatakan, pemimpin harus berani menyatakan krisis ekonomi sudah melanda Indonesia dan segera mengimplementasi kebijakan guna mencegah krisis memburuk. ”Kita sudah krisis, tetapi belum bisa mengubah sikap, selalu menyalahkan orang dan kerja belum terencana. Korban pemutusan hubungan kerja sudah ratusan ribu orang. Jadi, jangan merasa (kondisi) ini tidak serius. Kita butuh pemimpin yang siap tidak populer dengan menyatakan kondisi sudah krisis,” kata Anton.

Kondisi lebih parah lagi terjadi di daerah. Kepala daerah masih belum banyak yang memahami perubahan situasi perekonomian terkini. Peranan pemerintah daerah menggenjot investasi lokal masih minim. Bahkan, pemda cenderung menjadikan perusahaan sebagai salah satu obyek pendapatan asli daerah.

”Pemda yang semestinya melayani investor malah makin membebani dengan berbagai pungutan. Leadership (negara) harus kuat untuk atasi persoalan otonomi daerah,” ujar Anton.

Beban pungutan daerah memang selalu menjadi ”momok” bagi dunia usaha. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo mengatakan, sampai 1 Desember 2008 Depkeu memeriksa 11.638 peraturan daerah. Dari jumlah itu, Depkeu merekomendasikan 2.431 perda dibatalkan karena menghambat iklim usaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mustopa Djamaludin menambahkan, pihaknya telah melakukan program padat karya produktif berkelanjutan. Bentuk program itu, misalnya, menyediakan pekerjaan untuk 8.320 tenaga kerja di 20 kabupaten/kota pada 2-13 Desember 2008.

Sebanyak 5.793 perda lainnya dinilai tidak berniat menghambat perkembangan sektor riil di daerah dan 3.414 perda hingga saat ini masih diteliti.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan, sampai saat ini belum satu pemda pun yang mengajak wakil serikat buruh dan pengusaha berdialog serius mencari solusi krisis. ”Mereka seperti belum merasakan krisis,” ujar Rekson.

Menurut Menteri Perindustrian Fahmi Idris, pemda seharusnya sudah mengimplementasikan peraturan bersama empat menteri soal pengaturan upah minimum.

Amankan sektor riil