Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Bidik Massa Mengambang

Kompas.com - 08/11/2008, 22:15 WIB

BANDUNG, SABTU - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berkeyakinan bahwa massa mengambang sebesar 75 persen dari jumlah pemilih di Indonesia akan memilih dirinya sebagai presiden dalam Pemilu 2009. "Dalam massa mengambang itu terdapat sekitar 40-50 persen massa golongan putih (golput) dan selama ini tidak pernah diperhitungkan. Padahal jumlah massa ini cukup signifikan," ujarnya kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan kader-kader Partai Bintang Reformasi (PBR) Jawa Barat di Hotel Royal Dago, Bandung, Sabtu (8/11).

Rizal mengatakan, akan membidik massa tersebut saat maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2009.  Massa golput ini, menurut Rizal Ramli, sejak lama sudah sangat skeptis terhadap partai-partai yang selalu mengumbar janji bekerja atas kepentingan rakyat. Kenyataannya memang tidak ada realisasi. "Harus diakui, sangat berat untuk membuat percaya massa mengambang. Namun, saya memiliki hal berbeda untuk meyakinkan mereka. Yang jelas, turun langsung ke lapangan dan sudah mulai dilakukan," ungkapnya.

Rizal mengaku, saat ini sudah ada dua partai yang bulat menyokong dirinya, yakni PBR dan Partai Pengusaha dan Pekerja. Semua tinggal menunggu Musyawarah Nasional. Dua partai ini lahir setelah reformasi berjalan 10 tahun tanpa ada hasil signifikan. "Saya yakin dua partai itu memiliki visi dan misi yang sama sebagai magnet perubahan Indonesia ke depan. Insya Allah, dalam waktu dekat akan bergabung partai-partai lain, dan kami akan umumkan pada waktunya," katanya.

Menanggapi persyaratan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara dalam pemilu legislatif 2009 nanti, Rizal mengaku, persyaratan itu memang cukup berat namun dia optimis, itu bisa tercapai. "PBR memiliki 14 kursi di DPR RI, dan 400 kursi di DPRD I dan II. Keberadaan partai lain yang ikut bergabung nantinya, bisa mencapai persyaratan tersebut," ucapnya.

Kepada kader-kader PBR Jabar, Rizal mengatakan, kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah saat ini tetap tidak akan membuat masyarakat Indonesia bisa naik kelas. Dengan Koalisi Kebangkitan, dia yakin bisa membuktikan bahwa ada kebijakan ekonomi yang tidak membuat masyarakat semakin miskin.

Dia mencontohkan kebijakan transmigrasi dari pemerintah zaman Belanda hingga Orde Baru. Masyarakat diberi lahan seluas 2 hektar, dan rata-rata baru satu generasi lahan pertanian bisa berhasil. "Saat berhasil, si empunya tanah memiliki 4 anak dan tanah akan dibagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah seperti ini, kembali lagi miskin seperti di Pulau Jawa. Jika saya terpilih, masyarakat yang bertransmigrasi, akan diberi 10 hektar lahan dan 20 hektar untuk masyarakat lokal, ditambah living cost Rp 1 juta per bulan. Ini hitungan ekonomi yang ideal yang sudah diteliti," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com