Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Dampak Krisis, Presiden Masih Percaya Sri Mulyani

Kompas.com - 28/10/2008, 08:10 WIB
JAKARTA, SELASA - Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memercayai Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani.

Sampai akhir pemerintahan tahun depan, Presiden tidak akan melakukan perombakan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu. ”Presiden percaya kepada Ibu Ani. Itu sebabnya beliau diberi kepercayaan menjadi Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10).

Andi membantah rumor yang mengatakan adanya ketidakkompakan di dalam kabinet, terutama dalam upaya pemerintah mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang telah berimbas ke pasar modal di Indonesia.

Kabinet tetap solid

Desakan di antara anggota kabinet agar Sri Mulyani diganti juga dibantah Andi. ”Tidak benar itu. Kabinet tetap solid. Tidak akan ada perombakan kabinet sampai akhir pemerintahan,” ujar Andi Mallarangeng.

Senin siang kemarin, Presiden mengadakan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan menurut Andi membicarakan langkah bersama untuk mengatasi krisis keuangan global.

Seusai pertemuan empat mata dengan Wapres, Presiden memanggil Sri Mulyani, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan A Djalil, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Koordinasi dilakukan untuk membuat langkah guna mengantisipasi dampak krisis keuangan global di Indonesia.

Seusai pertemuan, ditanya mengenai melemahnya rupiah dan dampak lain dari krisis keuangan global, Sri Mulyani mengemukakan, pihaknya terus melakukan observasi tentang pengaruhnya ke APBN. ”Kita observasi dan antisipasi segala konsekuensinya,” ujarnya.

Mengenai pelemahan rupiah terhadap dollar AS, Sofyan mengemukakan, semua BUMN yang mempunyai dollar AS di luar negeri sudah diperintahkan memasukkan ke dalam negeri.

Sementara itu, untuk Pertamina dan PLN diperintahkan agar apa saja yang bisa dibayar dengan rupiah dibayar dengan rupiah. Penggunaan biodiesel juga dipercepat karena dibayar menggunakan mata uang rupiah dan membantu petani sawit. ”Kita lakukan minimalisasi permintaan valuta asing di BUMN agar ketersediaan valas meningkat dan mengurangi permintaan,” kata Sofyan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com