Rizal Ramli: Pemerintah Sepelekan Ramalan Para Ekonom

JAKARTA, SENIN - Pemerintah khususnya Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Indah Mulyani dinilai tidak mempedulikan pendapat para analis ekonomi mengenai ramalan perekonomian tahun 2008 yang akan mengalami gelembung finansial yang akan pecah sewaktu-waktu. Hal tersebut diungkapkan ekonom dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) Rizal Ramli, di Jakarta, Senin (13/10).

Rizal mengatakan, sejak awal tahun 2008 tanda tersebut sudah muncul. Sebanyak 51 emiten mencatat Price Earning Ratio (PER) diatas 50 kali, bahkan 11 diantaranya lebih dari 300 kali.

"Tanda tersebut juga dipicu oleh kelemahan struktural ekonomi Amerika dalam bentuk difisit neraca perdagangan sebanyak 850 milliar dollar AS dan defisit transaksi berjalan sebanyak enam persen serta ancaman inflasi energi," kata Rizal.

Rizal menambahkan, seandainya pemerintah waktu itu cukup luwes terhadap pendapat para ekonom, saat ini bangsa Indonesia masih dapat melakukan soft landing, yaitu melambatkan penurunan finansial dengan melakukan pengetatan finansial dalam negeri. Begitu pula law enforcement di pasar modal karena pada awal tahun 2008 beberapa emiten mencatat EPR-nya hingga 300 kali.

Akibatnya, saat gelembung finansial itu pecah oktober 2008, lanjutnya, Indonesia terkesan panik, salah satunya dengan melakukan tutup-buka di Bursa Efek Indonesia (BEI). Akibat kebijakan tersebut akan semakin menimbulkan kepanikan di kalangan bisnis dalam berinvestasi di Indonesia dan lebih memilih menarik dananya untuk disimpan bahkan di gunakan di luar.

"Kebijakan ini jelas memiliki dampak psikologis yang sangat berbahaya," tegas Rizal. Saat ini, menurut Rizal, pemerintah sudah saatnya untuk mereorientasi kebijakan finansial secara fundamental bukan mencari solusi masalah tanpa melihat akar permasalahan lewat kebijakan tersebut.

"Pemerintah harus tegas terhadap status buka atau tutup BEI yang tidak menentu setiap harinya sehingga tidak menimbulkan kepanikan khususnya terhadap investor domestik. Paling terpenting adalah pemerintah perlu membuat Perpu yang mengatur tentang pengendalian devisa di Indonesia," ujar Rizal. (C12-08)