Perawat dan Pekerja RSUD Pematang Siantar Ancam Mogok

MEDAN, JUMAT - Perawat dan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah dr Djasamen Saragih Pematang Siantar mengancam mogok, jika Wali Kota Pematang Siantar, RE Siahaan, terus menerus mencampuri urusan pengelolaan rumah sakit. Hari Jumat (12/9), puluhan perawat dan pekerja rumah sakit tersebut berunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, memprotes keputusan Wali Kota Pematang Siantar mengganti Direktur RSUD dr Djasemen Saragih.

Pengunjuk rasa sempat ditemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut Mangasing Mungkur. Menurut salah seorang perawat, Natalina Ginting, perawat dan pekerja di RSUD dr Djasemen Saragih sudah tak tahan dengan campur tangan Wali Kota Pematang Siantar RE Siahaan dalam soal pengelolaan rumah sakit. Natalina mengungkapkan, puncaknya ketika RE Siahaan mencopot Direktur RSUD dr Djasemen Saragih, dr Ria Novida Telambanua, dan menggantinya dengan dr Ronald Saragih.

Natalina mengungkapkan, sejak kepemimpinan dr Ria, sebenarnya banyak kemajuan yang diperoleh RSUD dr Djasemen Saragih. Di antaranya, RSUD tersebut mendapatkan peringkat ketiga nasional dalam akreditasi Badan Layanan Umum (BLU). RSUD dr Djasemen Saragih juga dipilih menjadi rumah sakit model akreditasi BLU oleh Departemen Kesehatan.

Natalina mengatakan, sebelum kepemimpinan dr Ria, RSUD Pematang Siantar malah dianggap rumah sakit berhantu saking tidak terawatnya. Orang Pematang Siantar pun malas berobat. Mereka lebih memilih berobat ke Medan. Dua tahun kepemimpinan dr Ria, menurut Natalina telah mengubah pengelolaan RSUD dr Djasemen Saragih dengan sangat baik.

Setelah kepemimpinan dr Ria, citra jelek Rumah Sakit Siantar berubah. Pasien pun mulai banyak yang berobat lagi. Namun di tengah prestasi seperti itu, tiba-tiba Wali Kota Pematang Siantar mencopot dr Ria. "Wali kota jelas mengobok-obok kenyamanan bekerja di rumah sakit. Kalau wali kota terus mengobok-obok pengelolaan rumah sakit, kami bisa saja mogok kerja," ujar Natalina.

Beberapa hari lalu, RE Siahaan sempat menghadap Gubernur Sumut Syamsul Arifin dan menjelaskan pencopotan Direktur RSUD dr Djasemen Saragih. Menurut Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumut Eddy Syofian, saat itu RE Siahaan beralasan, pencopotan dr Ria sebagai Direktur RSUD dr Djasemen Saragih karena yang bersangkutan mengundurkan diri.

Namun menurut keterangan pegawai di bidang rekam medis RSUD dr Djasemen Saragih Johanson Purba yang juga menjadi koordinator pengunjuk rasa, pengunduran diri dr Ria saat itu lebih karena dia dipaksa menerima pegawai honorer di rumah sakit. "Ada perbedaan prinsip antara dr Ria dengan Wali Kota," katanya.

Johanson mengatakan, tindakan Wali Kota Pematang Siantar telah menimbulkan keresahan di kalangan pegawai RSUD dr Djasemen Saragih. "Bagaimana kami mau nyaman bekerja kalau terus diobok-obok Wali Kota," katanya.

Perawat lainnya Ritawati Siboro mengatakan, pergantian direktur rumah sakit bisa membuat RSUD dr Djasemen Saragih terancam menjadi rumah sakit model akreditasi BLU. "Dia menolak unjuk rasa ini punya kepentingan politis. Kami hanya ingin bekerja dengan nyaman," katanya.

Tindakan RE Siahaan mencopot Direktur RSUD dr Djasemen Saragih telah menciptakan kisruh politik di Pematang Siantar. DPRD setempat menolak tindakan tersebut. Terkait kisruh politik ini, Pemprov Sumut minggu depan akan menurun tim gabungan dari Inspektorat Wilayah, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Otonomi Daerah dan Biro Hukum. "Kami akan melihat langsung tuntutan DPRD dan keresahan yang terjadi di Pematang Siantar," ujar Kepal Biro Otonomi Daerah Bukit Tambunan.