Utang Berlipat, Merpati Dianggap "Sehat"

MAKASSAR, SENIN - PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) saat ini masih memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp2,2 triliun atau lebih besar dari aset yang dimiliki perusahaan jasa penerbangan ini yang hanya Rp1 triliun lebih.
  
"Merpati punya utang cukup besar tetapi ’sehat’ dari segi penyediaan SDM yang berkualitas," kata Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu pada pembukaan kantor Manajemen PT. MNA di Makassar, Senin (1/9).
  
Menurut Didu yang juga salah seorang komisaris PT. Merpati,  utang sebanyak itu menjadi tanggung jawab perusahaan yang sejak 20 tahun keberadaannnya tidak satu pun pesawatnya mengalami kecelakaan karena SDM-nya mampu memelihara peralatan perusahaan.
  
Perusahaan BUMN ini, tahun lalu, meraih pendapatan RP1,87 triliun. Lalu, hingga saat ini mempekerjakan  3.400 orang. Sementara, armada yang dipunyai hanya 26 unit berbagai tipe dan jenis.  Pesawat sebanyak itu, sebagian besar dioperasikan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
  
Idealnya, satu unit pesawat ditangani 40 orang, bukan satu armada udara dipelihara dan dirawat 135 karyawan. "Ini yang terjadi selama ini di perusahaan sehingga Merpati tidak pernah mengalami keuntungan," kata Said Didu seraya mengungkapkan bahwa tahun ini sebanyak 1.300 karyawan Merpati minta keluar guna menyelamatkan perusahaan BUMN.
  
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kepindahan manajemen Merpati ke Makassar akan menjadi kekuatan baru di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebab jasa layanan transportasi udara di wilayah tersebut sangat dibutuhkan, terutama penerbangan jarak pendek. "Pemerintah provinsi Sulsel akan memberi jaminan kepada Merpati yang menempatkan kantor pusatnya di Makassar setelah beberapa tahun lalu office managemennya di Jakarta dan Surabaya," katanya seraya mengharapkan pelayanan ke publik pengguna jasa transportasi Merpati terus ditingkatkan.
  
General Manager Corporate Secretary PT. MNA, Purwatmo mengatakan, kepindahan manajemen Merpati ke Makassar dilakukan secara bertahap selama dua bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat terbatas dengan sejumlah Menteri, 7 Agustus lalu.
  
Dasar kepindahan ke Makassar adalah karena Merpati melayani lebih dari 75 persen penerbangan ke wilayah Tengah dan Timur dengan tujuan untuk lebih mendekatkan perusahaan ini kepada pasar terbesarnya, termasuk upaya efisiensi biaya operasional.