Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Disebutkan Tahu Rencana Penyerbuan Itu...

Kompas.com - 29/07/2008, 04:39 WIB

Tri Agung Kristanto

Tepat peringatan 12 tahun tragedi penyerbuan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia atau DPP PDI, Minggu (27/7), mantan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Robert Odjahan Tambunan meluncurkan buku otobiografi politik. Buku itu sebagian isinya mengungkapkan kembali sisi lain kasus 27 Juli 1996 yang menewaskan lima aktivis PDI.

Ketika penyerbuan Kantor DPP PDI pro-Megawati Soekarnoputri, yang kini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, terjadi, RO Tambunan adalah penasihat hukum PDI dan Megawati. Sebagai Koordinator TPDI, ia membela PDI dan Megawati yang pada 1996 terus ditekan pemerintahan Orde Baru.

Kasus 27 Juli 1996, yang juga membuat 124 pendukung Megawati diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinilai melawan kekuasaan yang sah, menjadi ”inti” dari buku Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi, terbitan TPDI. Bahkan, dalam buku yang sebagian isinya adalah kompilasi pemberitaan terkait PDI dan kasus 27 Juli memberikan 93 halaman disertai foto, pada tragedi itu, yang saat itu diduga direncanakan dan dilakukan aparat.

Pemaparan Kasus 27 Juli diawali dengan deskripsi pada halaman 147. Pukul 07.00 pagi, 27 Juli 1996. Telepon di rumah RO Tambunan di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdering. ”Halo! Halo, Pak RO!” Suara perempuan terdengar dari ujung telepon. Perempuan itu, Megawati Soekarnoputri.... Ia menelepon dari rumahnya di Jalan Kebagusan, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. ”Kantor DPP PDI diserbu!” sergah Megawati.

”Abang tengok dulu kantor DPP untuk mengetahui dan mencegah pengambilalihan itu,” pinta Megawati. RO Tambunan pun meluncur ke kantor DPP PDI (halaman 148).

Tambunan harus menembus penjagaan aparat yang amat ketat untuk bisa sampai ke kantor DPP PDI. Ia bertemu Letnan Kolonel Abubakar, Kepala Polres Jakarta Pusat, dan Kolonel Zul Efendi, Komandan Kodim Jakarta Pusat. Ia diizinkan memasuki kantor DPP PDI yang saat itu selesai diserbu. Terkait kondisi terakhir kantor itu, ia menyatakan, Dengan diantar Letnan Kolonel Abubakar saya melihat ruangan-ruangan yang hancur dan digenangi oleh air yang disemprot serta di sana-sini terlihat dengan jelas darah yang berceceran (halaman 149).

Tambunan juga menyebutkan, dia tidak menemukan lagi massa dan anggota Satuan Tugas (Satgas) PDI, sekitar 300 orang, di lokasi itu. Menurut Abubakar, semua orang yang ada di kantor DPP PDI saat itu diangkut ke Polda Metro Jaya dan dijadikan tersangka. Dalam perkembangannya, yang diadili 124 orang. Mereka dipidana paling lama empat bulan tiga hari, sesuai dengan masa tahanan mereka.

Megawati mengetahui

Tambunan semula memberikan judul Renungan Indonesia untuk bukunya itu. Namun, sejumlah kalangan yang terlibat dalam penulisan buku itu memilih judul Membela Demokrasi. Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Dr Selu Margaretha P, yang membedah buku itu, mengakui, inti dari buku itu terletak pada pembeberan kasus 27 Juli. Tambunan wajar memaparkannya panjang lebar sebab kasus itu sampai kini belum tuntas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com