Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hukuman Mati Tak Membuat Jera

Kompas.com - 18/07/2008, 02:42 WIB

JAKARTA, KAMIS - Setiap menjelang pelaksanaan eksekusi terpidana mati, selalu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menolak, tapi tidak sedikit yang mendukung pelaksanaan hukuman mati.

Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Soetandyo Wignyosoebroto, menyatakan, bila tujuan pelaksanaan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera itu tidak akan terjadi. Sebab, hukuman mati di Indonesia selama ini dilaksanakan secara tertutup.

Menurut Soetandyo, jika ingin menimbulkan efek jera, maka hukuman mati harus dilaksanakan di hadapan orang banyak. Ia mencontohkan Republik Rakyat China yang mengeksekusi terpidana mati di hadapan khalayak ramai. "Jadi efek jeranya tidak akan berhasil," kata Soetandyo, Kamis (17/7), menanggapi pro-kontra hukuman mati.

Menurut Soetandyo, Meski tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, hukuman mati masih tetap diperlukan. "Tapi pelaksanaanya harus lebih manusiawi," ujarnya. Alasannya, hak asasi bukan hanya milik perorangan atau terpidana, tetapi juga milik khalayak umum. Demi kebebasan yang lebih besar, kebebasan orang yang dianggap sangat berbahaya dapat dirampas.

Ia menilai, Pemerintah Indonesia sudah mengambil jalan tengah berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati dijatuhkan, tapi sedikit yang dilaksanakan. Di samping itu, pelaksanaan eksekusi hukuman mati sudah jauh berbeda dengan ketika zaman Belanda. "Dulu pelaksanaan hukuman mati sangat kejam dan dibarengi penyiksaan," katanya.

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, juga menyatakan dukungannya terhadap eksekusi hukuman mati, terutama untuk kasus narkoba. Menurutnya, eksekusi terhadap terpidana hukuman mati, terutama terhadap para bandar narkoba, justru memberi kepastian dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas bahaya yang mengancam keselamatan bersama.

"Dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, belum pernah ada seorang presiden yang memberikan grasi kepada para terpidana mati kasus narkoba. Ini menggambarkan bahwa dalam tataran pemimpin, kesungguhan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah bagus. Tingkat bawah seharusnya melaksanakan eksekusinya, " katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution dalam seminar "Hitam Putih Hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" beberapa waktu lalu juga menyatakan pendapat senada.

Menurut dia, lebih cepat melakukan eksekusi mati, maka hal itu akan lebih baik, terutama kasus narkoba, karena narkoba telah merusak bangsa Indonesia. "Negara-negara lain juga akan melihat apakah kita ini serius atau tidak soal narkoba. Mereka menunggu komitmen kita memberantas kasus narkoba," ujarnya.

Dalam situs Mahkamah Konstitusi, Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta para terpidana mati segera dihukum mati. Hal ini berdasarkan pada asas keadilan dan demi kepastian hukum yang jelas. "Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai keputusan hukum tetap (inkracht van gewijsde) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya," ujar Jimly.

Selain itu, MK juga memberikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembaruan hukum pidana nasional yang terkait pidana mati. Pertimbangan ini sangat penting mengingat terpidana mati bersifat irrevocable. Ada 4 hal yang menurut MK perlu diperhatikan ketika menyusun pembaruan hukum pidana, terutama yang menyangkut hukuman mati.

Pertama, pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana seumur hidup atau selama 20 tahun.

Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa. Terakhir, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yag sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa sembuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com