Orang Miskin di Maluku Terus Meningkat

Kompas.com - 09/05/2008, 20:14 WIB
Editor

 

AMBON, JUMAT -- Jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku terus meningkat sejak 2004 hingga 2007. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan progam pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan dari masing instansi pemerintah banyak yang tumpang tindih dan hanya berorientasi proyek.

Data yang diperoleh dari Lingkar Studi untuk Demokrasi Lokal (Indec),  Jumat (9/5), mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku 2004 mencapai 518.462 jiwa atau 40,6 persen. Pada 2005 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 59,6 persen dan 2006 menjadi 61 persen atau sekitar 793.000 jiwa. Pada 2007, penduduk miskin mencapai 59,15 persen dari sekitar 1,3 juta jiwa penduduk Maluku.

Adapaun  jumlah pengangguran, pada 2006 mencapai 77.555 dari 492.025 angkatan kerja. Tahun sebelumnya, terdata 72.262 pengangguran, tahun 2004 ada 58.986 pengangguran, dan tahun 2003 ada 35.072 pengangguran dari 495.667 angkatan kerja.
Indec menilai kondisi ini sangat ironis karena pertumbuhan ekonomi Maluku terus meningkat. Berdasar data Bank Indonesia Ambon, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2001 hanya (0.03 persen), 2002 (2,87 persen), 2003 (4,31 persen), 2004 (4,43 persen), 2005 menyentuh (5,07 persen), dan 2006 (5,38 persen).

Tahun 2005, Provinsi Maluku menganggarkan Rp 121 miliar untuk program pemberdayaan penduduk miskin. Tahun 2006, dianggarkan dana sekitar Rp 169 miliar. Pemerintah Maluku menargetkan jumlah penduduk miskin turun hingga 29 persen pada 2015.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X