Badan Nasional Punya Kewenangan Baru

Kompas.com - 07/05/2008, 01:13 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie meresmikan penggantian nama Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, Selasa (6/5).

Badan nasional itu menjadi setingkat menteri dan mempunyai kewenangan baru dengan salah satu fungsi komando pada saat terjadi bencana.

”Selain memiliki kewenangan komando pada saat terjadi bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nantinya bisa sedini mungkin menyampaikan ancaman bencana,” kata Aburizal.

Fungsi komando BNPB pada saat terjadi bencana itu terletak pada kewenangan memerintahkan setiap instansi atau departemen, termasuk militer, dalam upaya penanggulangan bencana secepat mungkin.


Aburizal juga menekankan agar fungsi lain BNPB pada saat tidak terjadi bencana juga dapat dijalankan, khususnya di tingkat wilayah provinsi, kabupaten, atau kota.

Sedini mungkin

BNPB daerah itu dapat menyampaikan ancaman bencana sedini mungkin, seperti adanya hutan terdegradasi yang memberikan ancaman banjir dan tanah longsor.

”Untuk itulah ketua BNPB dibebani tugas dan tanggung jawab membentuk BNPB daerah dalam waktu tiga bulan ke depan,” kata Aburizal.

Ketua BNPB Syamsul Ma’arif, yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana, seusai pelantikan dan peresmian BNPB mengatakan, penanggulangan bencana selama ini terjebak pada persoalan hilir.

”Ada perubahan penanggulangan bencana menjadi tidak sekadar penanganannya setelah terjadi bencana. Tetapi, BNPB memiliki tugas penelaahan faktor-faktor hulu yang mengakibatkan bencana,” kata Syamsul.

Dia mengatakan, targetnya dalam tiga bulan mendatang, sesuai yang disampaikan Aburizal, adalah membentuk BNPB daerah. Kemudian dijalankan penelaahan faktor-faktor hulu yang mengakibatkan bencana, terutama persoalan kerusakan hutan.

”Tetapi, kewenangan BNPB di daerah itu tidak sampai ke ranah hukum, seperti untuk penyelesaian pembalakan liar (illegal logging),” kata Syamsul. (NAW)

 

 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilihan Ketum PAN Diprediksi Aklamasi

Pemilihan Ketum PAN Diprediksi Aklamasi

Nasional
Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X