Ratusan Pedagang Pecel Lele Bangkrut

JAKARTA, KAMIS-Akibat penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang gencar dilakukan Pemprov DKI Jakarta, 50 persen pedagang pecel lele di Ibu Kota gulung tikar. Mereka kini menjadi penganggur dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kerawanan sosial.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia jakarta, Hoiza Siregar, kepada wartawan di sela-sela dialog tentang pecel lele di Departemen Kelautan dan Perikanan di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/4) siang, mengatakan, pedagang pecel lele yang menjadi anggota organisasi ini berjumlah 570 orang. "Dari jumlah itu, sekitar 50 persen sekarang menganggur karena lahan berjualan mereka digusur," ujar Hoiza.

Menurut Hoiza, seharusnya Pemprov DKI tidak hanya menggusur tapi juga memikirkan tempat berjualan pedagang itu. Apalagi dalam Perda No 2/2002 tentang Perpasaran disebutkan bahwa setiap mal di Jakarta wajib menyediakan lahan sebesar 20 persen dari luas efektif mal itu untuk PKL.

Kenyataannya, para pedagang pecel lele tetap digusur tramtib. "Kami sudah berusaha bermediasi dengan Pemprov DKI untuk memperjuangkan para pedagang pecel lele agar bisa berdagang di kawasan mal. Tapi, tidak ada hasil,"ujarnya. Para pedagang pun bersedia membayar retribusi asalkan tetap diizinkan berjualan.

Sementara itu, sejumlah pedagang pecel lele di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat, mengatakan, seharusnya mereka diberi ruang untuk berjualan. Pasalnya, makanan yang mereka jajakan sangat dibutuhkan warga. "Pecel lele adalah makanan yang sudah merakyat. Selain harganya murah juga sangat diminati kalanganan bawah sampai menengah," ujar Jono (35).

Jono juga mengaku khawatir jika suatu saat lokasi dagangannya yang berada di pinggir jalan itu tergusur. Dia berharap Pemprov DKI memberikan ruang kepada pedagang pecel lele. "Saya berjualan di malam hari. Mungkin dianggap tidak terlalu mengganggu, sehingga kami aman-aman saja di sini. Tetapi nggak tahu kalau Pemprov DKI berubah pikiran," katanya.

Sunarto (31), pedagang asal Jawa Timur, mengaku senang bila diberi ruang untuk berjualan di mal. Tapi, kalau harus menyewa lokasi di mal juga tak sanggup karena biayanya terlalu mahal.

Berdasarkan catatan Warta, Kota, Pemprov DKI saedang gencar menggusur lahan jalur hijau, baik di pinggir jalan maupun d di taman, yang dimanfaatkan untuk berjualan. Penggusuran itu tidak disertai solusi untuk menampung para pedagang. (Warta Kota/Get)