Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais dkk Tuntut Pemerintah Kembalikan Indosat

Kompas.com - 31/03/2008, 22:27 WIB

JAKARTA, SENIN-Sejumlah tokoh reformasi kembali mencemaskan keputusan pemerintah menjual PT. Indosat ke Pemerintah Singapura, beberapa tahun lalu. Mereka melihat, penjualan PT Indosat itu sangat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sudah saat seluruh elemen bangsa wajib bergandeng tangan untuk merebut kembali PT. Indosat ke tangan Ibu Pertiwi. Kedaulatan bidang telekomunikasi Indonesia harus kita bangun kembali", ujar Amien Rais, dalam pertemuan konsultasi tokoh bangsa untuk gerakan "Menyelamatkan Kedaulatan Telekomunikasi Indonesia" di Galeri Cafe, Jakarta, Senin (31/3).

Selain Amien Rais, beberapa tokoh reformasi hadir dalam pertemuan yang digagas Tim Penyelamat dan Pembela Asset Telekomunikasi Indonesia (Tim PEPATI) ini, antara lain Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim Indonesia Tutti Alawiyah, Ketua PBNU Akhmad Bagja, Tokoh Pemuda Budhis Luis Sungkharisma, dan PGI Natan Setiabudi.

Menurut Amien, telekomunikasi adalah benteng utama dan benteng terakhir suatu bangsa. Dengan tetap menguasai bidang Telekomunikasi akan menjamin kesejahteraan Bangsa dan Negara. Menguasai bidang Telekomunikasi suatu bangsa akan tetap berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan akan tetap berkepribadian di bidang kebudayaan.

PT. Indosat saat ini kepemilikan dikuasai PT. Temasek yang notabene milik pemerintah Singapura. Artinya semua kendali PT. Indosat ada di tangan pemerintah Singapura. "Satelit Palapa yang melingkupi jagad angkasa Indonesia saat ini dikuasai oleh Indosat.Padahal saat ini pemiliknya Singapura. Ini artinya, jagad angkasa Indonesia atau pulau Indonesia di angkasa raya itu dimiliki oleh Singapura. Segala sesuatu yang terjadi dan menyangkut pulau Indonesia di angkasa raya itu diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah Singapura," katanya.

Oleh karena itu, siapa saja yang masih menginginkan Indonesia kembali berdaulat seutuhnya, harus mau bergandeng tangan untuk bersama-sama merebut kembali pulau Indonesia di angkasa yang telah dikuasai Singapura atau jangan biarkan darat, laut dan udara Republik Indonesia dikuasai negara-negara asing.

Ditambahkan bahwa mereka yang membiarkan lepasnya Indosat ke tangan negara lain merupakan puncak konspirasi yang dilakukan anak bangsa. Modus pelepasan kepemilikannya terlihat amat sistematis. "Terlihat ada skenario besar untuk memiskinkan Indonesia, untuk membusukkan Indonesia dari dalam. Sebab sebelum Indosat pindah ke tangan Singapura, beberapa bulan sebelumnya terjadi tekanan atau upaya untuk menjual Telkom Divre IV Jawa Tengah dan Yogyakarta ke Indosat," katanya.

Tetapi rencana itu di tolak mentah-mentah dengan demo dan mogok oleh karyawan Telkom Divre lV Jawa Tengah & Yogyakarta. Penolakan itu membuahkan dibatalkannya rencana penjualan Telkom Divre IV Jawa Tengah & Yogyakarta ke Indosat. Tapi, beberapa bulan kemudian terjadilah pelepasan PT. Indosat ke tangan Singapura."Jika waktu itu Sekar Telkom Divre IV diam saja, maka Telkom Divre IV Jateng & Yogyakarta juga sudah jadi milik Indosat milik Singapura," kata Amien.

Tokoh-tokoh lain yang hadir dalam pertemuan itu menambahkan, penjualan saham Indosat kepada asing adalah kesalahan prinsipil yang sangat besar. Indosat beserta satelit Palapa adalah harta milik negara yang tak dapat diraba, maka juga tidak dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, para tokoh reformasi ini sepakat, apapun tujuannya, dalam keadaan negara seperti apapun dan dengan cara apapun, bagian sekecil apapun tidak boleh dijual kepada asing, tidak boleh terjadi pengalihan kepemilikan kepada asing.

Menurut Tutti Alawiyah, sebelum dilakukan penjualan Indosat, semua pihak termasuk Komisi I DPR, Departemen Pertahanan (Dephan), Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara dan para pakar telekomunikasi sudah mengingatkan akan bahayanya, bila Indosat dijual ke tangan asing. "Ternyata peringatan itu tidak didengar oleh pemerintah saat itu. Dan Indosat tetap dijual," kata Tutti.

Syakhrul Akhyar dan M. Ismail dari Tim PEPATI mengatakan, sudah saat seluruh elemen masyarakat bergandeng tangan untuk mendesak pemerintah mengembalikan Indosat. "Dengan dikendalikan dan dimilikinya satelit berikut angkasa raya, jelas mengancam pertahanan dan keamanan negara RI, " kata Syakhrul Akhyar. (Persda Network/Sugiyarto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com