Penjabat Gubernur Sulsel di Tangan Presiden

Kompas.com - 18/01/2008, 16:14 WIB
Editor

JAKARTA, JUMAT-Menteri Dalam Negeri Mardiyanto melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang situasi yang terjadi di Sulawesi Selatan, sejumlah unjuk rasa yang terjadi di daerah dan Jakarta, serta perkembangannya. Presiden Yudhoyono akan menunjuk penjabat Gubernur Sulsel bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Gubenur Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo, 19 Januari 2008.

"Besok lusa masa bakti atau masa jabatan Gubernur Amin Syam-Syahrul telah habis. Karena masa bakti habis, maka saya harus mengantisipasi. Saya sudah laporkan ke Presiden. Saya tidak akan menunjuk pelaksana tugas. Saya mohon Presiden menunjuk penjabat gubernur karena proses hukum yang ada di MA belum selesai," ujar Mardiyanto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/1).

Mardiyanto mengemukakan, kekosongan pemerintahan akan dikelola Karena maerupakan salah satu tugasnya agar pelayanan masyarakat dan operasional pemerintahan dapat terus berjalan. "Saya minta ini dipahami dulu agar jangan pejabat yang ditunjuk, ditolak," ujarnya.

Mardiyanto mengaku selalu berkomunikasi dengan Amin dan Syahrul untuk mengamankan jalannya pemerintahan. "Memang masalah menunjuk pejabat di Sulsel, kita harus berpikir luas. Ada kultur karena karakteristik daerah. Suasana kebatinan di sana harus dipertimbangkan," ujarnya.

Mardiyanto mengemukakan, sejumlah calon diajukan ke Presiden. "Semua calon ini harus bisa melihat bahwa tugas yang diemban sangat mulia di tengah keperintahan yang tidak stabil dan tidak pas itu,maka dia harus bisa jadi pengayom dan penengah dari mereka yang bersengkata tapi juga harus punya wibawa karena sangat diperlukan saat ini," ujarnya.
(INU)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Pelacakan Warga yang Terpapar Covid-19 Gunakan Teknologi

Jokowi Minta Pelacakan Warga yang Terpapar Covid-19 Gunakan Teknologi

Nasional
Polri: Angka Kejahatan di Indonesia Naik 16,16 Persen

Polri: Angka Kejahatan di Indonesia Naik 16,16 Persen

Nasional
Distribusi Bansos PKH Tak Tepat Sasaran, Mensos Siapkan Aturan Baru

Distribusi Bansos PKH Tak Tepat Sasaran, Mensos Siapkan Aturan Baru

Nasional
Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Nasional
Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Nasional
Adaptasi 'New Normal' Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Adaptasi "New Normal" Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Nasional
Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Nasional
Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Nasional
New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X