Salin Artikel

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, pidato pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P pada Sabtu (24/5/2024) ditujukan untuk internal parpol.

"Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDI-P, karena Rakernas PDI-P merupakan agenda internal (parpol) dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDI-P," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Sabtu malam.

"Saat pidato tersebut disampaikan, Presiden masih ada kegiatan internal di Istana Kepresidenan Yogyakarta," tegasnya.

Bahkan menurut Ari, pada Sabtu sore sekitar pukul 16.15 WIB Presiden Jokowi justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar Istana, yakni dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel.

Adapun penjelasan Ari Dwipayana ini merespons pidato politik Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal intervensi pemerintah kepada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dan pelemahan aparat hukum.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mempermasalahkan proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan UU Penyiaran saat berpidato dalam pembukaan Rakernas V PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat.

Kritik ini disampaikan Megawati di hadapan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI-P dan putrinya sendiri, Puan Maharani, yang turut hadir dalam pembukaan Rakernas V PDI-P.

Megawati awalnya menyinggung proses revisi UU MK yang menurutnya bermasalah karena dilakukan di tengah masa reses anggota DPR.

"Lah bayangkan dong pakai revisi UU MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses, saya sendiri sampai bertanya," kata Megawati, Jumat siang.

Megawati mengaku sudah mempertanyakan hal proses revisi MK kepada Fraksi PDI-P di DPR, Utut Adianto.

Megawati juga heran karena revisi UU MK dibahas ketika Puan sedang kunjungan kerja ke luar negeri.

Presiden kelima Republik Indonesia ini lantas menyinggung Puan yang sering ke luar negeri ketika ada kegentingan di parlemen.

"Saya tanya beliau (Utut) Ini apa sih? Mbak Puan lagi pergi yang saya bilang ke Meksiko, kok enak amat ya (Puan)," sindir Megawati.

https://nasional.kompas.com/read/2024/05/24/22314131/pidato-megawati-kritisi-jokowi-istana-presiden-tak-menanggapi-itu-untuk

Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke