Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan terkait proyek pembuatan pesawat tempur KF-21 Boramae belum mencapai titik temu.

Media Korea Selatan, Yonhap, melaporkan pada Senin (6/5/2024) bahwa Indonesia telah mengajukan pengurangan pembayaran untuk proyek pengembangan KF-21 menjadi sekitar sepertiga dari jumlah aslinya.

Sumber yang dihubungi mengatakan, Indonesia baru-baru ini mengusulkan agar bisa membayar total 600 miliar won (Rp 7,07 triliun) untuk proyek jet tempur yang bekerja sama dengan Korea Aerospace Industry (KAI).

Namun, seorang pejabat pemerintah di Seoul mengatakan, mereka masih berkonsultasi dengan Indonesia dan belum memutuskan apakah akan menerima proposal tersebut.

Diketahui, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani perjanjian kerja sama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KF-21 Boramae pada 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Cho Tai-young.

Perjanjian itu meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan. Rencananya, jet tempur KF-21 prototipe 5 tersebut yang akan digunakan TNI AU dan diserahkan kepada Indonesia pada fase terakhir 2026.

Sesuai kesepakatan awal pada 2014, Indonesia dibebankan 20 persen dari total biaya pengembangan pesawat tempur itu. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Indonesia masih menunggak pembayaran karena keterbatasan APBN.

Kemenhan sebut bukan pengurangan pembayaran

Kementerian Pertahanan RI membantah bahwa Indonesia mengajukan pengurangan pembayaran untuk proyek KF-21, melainkan penyesuaian pembayaran.

“Istilah yang tepat atas langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21 adalah 'penyesuaian pembayaran' atau payment adjustment bukan 'pemotongan pembayaran'," ujar Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi, Senin.

Edwin menyebutkan, penyesuaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Korea Selatan.

Ia mengatakan, penyesuaian pembayaran itu merupakan sebuah langkah yang logis dan rasional karena terdapat beberapa kegiatan dalam program yang tidak dapat diikuti oleh teknisi Indonesia.

“Alhasil, pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini," kata Edwin.

"Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas bahwa untuk program atau kegiatan yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pembayaran yang telah direncanakan,” imbuh dia.

Lebih lanjut, nilai yang dibayarkan Indonesia mengalami penyesuaian karena Korea Selatan hanya menerima pembayaran biaya berbagi atau cost share hingga 2026.

Setelah 2026, proyek KF-21 Boramae akan memasuki fase produksi dan biaya berbagi dengan Indonesia disesuaikan kemampuan fiskal Kementerian Keuangan RI.

“Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kewajiban finansial pemerintah dalam proyek ini tetap dalam batas kemampuan anggaran negara,” ujar Edwin.

Edwin mengatakan, Indonesia berkomitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kerja sama internasional, termasuk terkait proyek KF-21.

“Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil yang optimal dan penggunaan keuangan negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutur Edwin.

Kasus insinyur curi data

Proyek KF-21 juga sempat diwarnai tuduhan Korsel terhadap insinyur Indonesia yang disebut mencuri data.

Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel menyebutkan, insinyur Indonesia menyimpan data tentang pengembangan KF-21 dalam sebuah USB.

Akibatnya, insinyur Indonesia yang dituduh mencuri data tersebut sempat dilarang meninggalkan Korsel.

Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal tuduhan itu. Juru bicara Kemenlu Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul sudah berkomunikasi dengan Kemenlu Korsel.

KBRI juga menjalin komunikasi dengan institusi terkait di negara tersebut untuk mendalami kasus dugaan pencurian data KF-21 oleh insinyur Indonesia.

"KBRI Seoul juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia itu dan memastikan bahwa dia saat ini tidak ditahan," kata Iqbal, dikutip dari Antara, 2 Februari 2024.

Iqbal menjelaskan, para teknisi Indonesia sudah terlibat dalam pengembangan KF-21 sejak 2016 dan mereka pun memahami prosedur kerja serta aturan yang berlaku.

"Proyek KF-21 adalah proyek strategis bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerja sama ini sebaik mungkin," kata Iqbal.

Di sisi lain, proyek ini juga menemukan titik terang karena seorang penerbang tempur sekaligus penerbang uji TNI AU Kolonel Pnb Muhammad "Mammoth" Sugiyanto sukses melakukan uji perdana pesawat jet tempur KF-21 Boramae di Pangkalan Udara Sacheon, Korea Selatan, pada pertengahan Mei 2023.

Uji penerbangan tandem ini juga diawaki penerbang uji dari Korsel, Jim Tae Bom dari Korea Aerospace Industries (KAI), yang berada di front seat atau kursi depan.

Sugiyanto dan Jim Tae Bom menguji sistem Communication, Navigation and Identification (CNI-1) dan Core Avionics pada jet tersebut.

“Penerbangan berlangsung pada pukul 10.35 sampai 11.34 waktu Korea, di area South of Sacheon AFB. Bertindak sebagai pesawat Chaser atau pengawal adalah sebuah pesawat F-16 ROKAF," tulis siaran pers Dispenau, 17 Mei 2023.