Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Sudirman Said: Itu Kewenangan Partai, tetapi...

Menurut dia, partai dari Koalisi Perubahan memiliki asesmen dan dinamikanya sendiri terkait pengajuan hak angket tersebut.

"Kalau itu kan kewenangannya partai. Jadi partai punya asesmen, punya sikap, punya dinamikanya di dalam. Jadi saya enggak bisa komentar," kata Sudirman di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/3/2024).

Namun, sebagai warga negara Indonesia, Sudirman mendorong proses hukum dan proses politik tetap perlu ditempuh guna mengklarifikasi isu dugaan kecurangan selama proses pemilu.

"Tapi sebagai warga negara kita ingin mendorong proses hukum harus ditempuh, proses politik musti ditempuh," ucap dia.

Lebih lanjut, Sudirman mengatakan,Timnas Amin siap secara teknis untuk mengajukan hak angket DPR RI.

Bahkan, bukti hingga naskah tuntutan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah disiapkan.

"Nah tinggal dari pihaknya Pak Anies kan, Anies bukan bagian dari partai politik, tentu proses hukum akan ditempuh pada waktunya tapi akan diserahkan ke partai politik masing-masing," ucap dia.

Diketahui, pengajuan hak angket diwacanakan oleh sejumlah partai politik (parpol) yang mendukung calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Namun, belakangan ini wacana pengajuan hak angket tampak jalan di tempat.

Awalnya, wacana ini muncul setelah hasil pemilu menunjukkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul dalam proses hitung cepat.

Empat parpol yang terus menyuarakan penggunaan hak tersebut adalah PKS, Partai Nasdem, PKB, dan PDI-P.

Wacana penggunaan hak angket sendiri disampaikan pertama kali oleh Ganjar.

Kemudian, Anies menyebutkan, tiga parpol yang ada di belakangnya siap mendukung usulan tersebut.