Salin Artikel

Puncak Bonus Demografi Terlewati, Kepala BKKBN: Jangan Sampai "Middle Income Trap" Jadi Kenyataan

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo berharap agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.

“Jangan sampai middle income trap jadi kenyataan. Kalau pendapatan per kapita tidak naik, pada 2040 jadi apa kita. Harus ada perubahan yang signifikan dan settle for excellence,” katanya.

Pasalnya, index dependency ratio Indonesia pada 2020 sebesar 44,33 persen. Ini berarti, periode puncak bonus demografi bukan terjadi pada 2030, tetapi pada 2020.

“Angka index dependency ratio setelah itu naik terus. Dihitung dengan cara apa pun hasilnya sama. Jadi, periode puncak bonus demografi Indonesia terjadi pada 2020,” kata dr Hasto.

Hal tersebut dikatakan dr Hasto dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024 bertema “Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung, Selasa (20/2/2024). 

Untuk menyikapi hal tersebut, dr Hasto mengimbau data kependudukan harus dihidupkan. 

“Data dihidupkan sehingga kita cemas dan bergerak, seperti pesan Pak Presiden, hidupkan data. Gubernur dan bupati takut lihat data atau gembira lihat data, ini artinya datanya hidup,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (21/2/2024).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk “Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020” menunjukkan penambahan penduduk Indonesia.

Penambahan penduduk diproyeksikan bakal menyentuh hampir 10 juta orang pada 2025, dengan jumlah penambahan keseluruhan sebanyak 196,13 juta orang. Sementara itu, rasio ketergantungan diproyeksikan menurun tipis, yakni 44,02 persen. 

Penambahan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan berkisar 2-4 juta penduduk setiap lima tahun sekali. Namun, pada 2045 dan 2050, proyeksi penambahan jumlah penduduk tidak meningkat signifikan, yaitu dari 213,18 juta orang pada 2045 menjadi 213,41 juta orang pada 2050. 

Begitu juga dengan proyeksi rasio ketergantungan yang menunjukkan kenaikan, yakni sekitar 1-2 persen tiap lima tahun sekali. Proyeksi rasio ketergantungan akan naik 54,13 persen pada 2020.

Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Pada saat yang sama, tingkat ketergantungan mengalami kenaikan karena jumlah penduduk usia tua pun meningkat.

Kampung KB

Lebih lanjut, dr Hasto menyinggung keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang dipunyai BKKBN di setiap desa.

Ia menyatakan, semua kampung diarahkan menjadi Kampung KB sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB.  

“Saya titip Kampung Keluarga Berkualitas menjadi pusat kegiatan. Tidak hanya Rumah Dataku, tetapi (juga) untuk data lain,” ungkapnya. 

Dia menyebutkan, Kampung KB juga dipakai untuk penanganan stunting, demo memasak, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). 

“Sekarang kami harus betul memikirkan kesiapan remaja untuk menjadi keluarga, masalah seksualitas remaja, kesehatan reproduksi,” urainya. 

Dia juga berpesan kepada semua pihak untuk mengubah pola pikir bahwa Kampung KB dicicil dari bangku sekolah.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula peluncuran Population Clock, yakni sistem yang dapat melihat pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia secara real time, termasuk jumlah yang lahir dan yang meninggal. 

Hadir pada kesempatan itu Penjabat (Pj) Bupati Belitung Yuspian, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, jajaran eselon II Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, dan seluruh pegawai Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN perwakilan provinsi di seluruh Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/21133281/puncak-bonus-demografi-terlewati-kepala-bkkbn-jangan-sampai-middle-income

Terkini Lainnya

Harap Prabowo Perbaiki soal Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Harap Prabowo Perbaiki soal Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Nasional
Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Nasional
Kata Kejagung soal 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Kata Kejagung soal "Drone" Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke