Salin Artikel

Sri Mulyani Laporkan Penyesuaian APBN ke Jokowi, Salah Satunya untuk Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dirinya melaporkan sejumlah penyesuaian anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2024 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Beberapa penyesuaian yang dilaporkan yakni pada pengeluaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako untuk masyarakat.

Presiden Jokowi memang sempat gencar membagikan berbagai bantuan sosial sebelum pemungutan suara Pemilu 2024, 14 Februari.

"Kalau adjustment (penyesuaian) anggaran kan seperti kemaren beberapa pos-pos BLT, kemudian sembako, kemudian belanja tahun lalu yang tagihannya baru masuk sekarang yang harus dibayarkan. Seperti biasa," ujar Sri Mulyani, Senin.

"Sebetulnya sih normal ya dalam artian Menkeu lapor ke Presiden ini lho Pak beberapa pos (anggaran) yang bergerak. Karena kan setiap bulan saya menyampaikan ke publik kan perkembangan belanja dan juga pelaksanaan APBN 2024. Jadi saya sampaikan kepada beliau tadi," paparnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyampaikan, dirinya juga mendapatkan arahan lain dari Presiden Jokowi dalam pertemuan tadi.

Salah satunya, arahan untuk membantu menavigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang.

"Mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya. Terutama pada kondisi transisi (pemerintahan) supaya bisa berjalan dengan baik," ungkap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya juga melaporkan persiapan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) kepada Presiden Jokowi.

Menurut Sri Mulyani laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/19/18104381/sri-mulyani-laporkan-penyesuaian-apbn-ke-jokowi-salah-satunya-untuk-bansos

Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke