Salin Artikel

Drone Emprit Beberkan Mengapa Suara Anies Sempat Melonjak di Sirekap, Lalu Kembali Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi membeberkan kejanggalan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024.

Ia mengatakan, salah satu kejanggalan yang viral di sosial media twitter adalah lonjakan suara yang dialami oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Sirekap Kamis (15/2/2024) pukul 19.00 WIB.

Saat itu tertulis, Anies-Muhaimin mendapatkan suara 31,98 persen, sedangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara 51,63 persen, untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat suara 16,4 persen.

Data itu kemudian berubah pukul 20.30 WIB, suara Anies-Muhaimin merosot dari 31,98 persen menjadi 25,43 persen.

"Kenapa, ternyata ada satu TPS di Lampung itu dikasih suara 3,5 juta, ini nggak tau kesalahan apa disengaja atau apa, tapi ini menimbulkan kehebohan kemarin viral," katanya dalam konferensi pers secara online, Sabtu (17/2/2024).

Ismail Fahmi mengatakan, kesalahan Sirekap bukan hanya terjadi untuk suara paslon Anies-Muhaimin saja, tetapi juga terjadi pada paslon Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

Hal ini sebenarnya telah diprediksi oleh beberapa gerakan sipil untuk pengawalan pemilu, karena sistem Sirekap dinilai belum diuji untuk penyelenggaraan di tingkat.

"Pertama, kami diskusi dengan teman-teman Perludem, Elsam juga, mereka melihat sirekap ini belum siap, belum dites luas sehingga ketika di rollout luar biasa banya, banyak sekali masalah dan mereka sudah menduga itu terjadi," imbuh dia.

Suara yang masuk ke Sirekap, kata Ismail, memang tak digunakan untuk menentukan pemenang pilpres. 

Hasil resmi Pilpres 2024 nantinya tetap ditentukan lewat perhitungan suara berjenjang yang dilakukan KPU mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional.

Meski demikian, Ismail menegaskan, Sirekap adalah satu-satunya cara publik bisa mengawasi secara langsung perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang itu.

"Argumen bahwa sirekap hanya sebagai alat kontrol saja dari KPU saya kira tidak bisa kita terima, karena bagaimanapun ini satu-satunya cara buat publik untuk mengontrol," kata Ismail.

Selain itu, KPU juga dinilai abai atas kekurangan Sirekap, karana hanya bertindak secara kasusistik dan menunggu jika terjadi sesuatu yang viral di sosial media semata.

"Seperti disampaikan ada pola tadi kalau sudah rame di medsos baru diperbaiki," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/18/06415811/drone-emprit-beberkan-mengapa-suara-anies-sempat-melonjak-di-sirekap-lalu

Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke