Salin Artikel

Bahlil: Kalau Ada yang Kritik Bansos, Berarti Capres Itu Tak Senang Sama Masyarakat yang Membutuhkan

"Iya artinya kalau ada paslon yang mengkritisi bansos, berarti capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara kita yang masyarakat miskin," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Bahlil mempertanyakan mengapa pembagian bansos oleh pemerintah dipersoalkan. 

"Kita jangan merasa diri bahwa kehidupan kita sama dengan yang lain. Jadi biarkanlah rakyat yang menilai," kata dia.

Bahlil pun menjelaskan bahwa bansos bukan baru kali ini diberikan pemerintah, termasuk bansos yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

"Bahwa teknik metodologi pembagiannya, apakah mau diberikan oleh presiden, apakah mau dibagikan menteri, monggo saja enggak ada masalah. Bila perlu saran saya karna Ibu Menteri Sosial kan dari PDI-P kan? Ya buat saja dia bagi. bila perlu dia buat tenda, dia bagi (bansos)," kata Bahlil.

"Enggak apa-apa kok. Pak Presiden enggak mungkin melarang. Orang tugas dia kok," ucap dia lagi.

Hanya saja, kata dia, jangan membatasi ruang gerak presiden untuk bersentuhan dengan rakyat. 

Bahlil kemudian menyinggung soal capres yang mengkritik bansos diserahkan langsung.

Menurut dia, capres yang demikian lebih senang bekerja di atas meja ketimbang turun ke lapangan.

"Capres yang mengkritisi itu itu mungkin capres yang maunya kerjanya di atas meja, enggak mau ke lapangan. Pak Jokowi kan beda. Pak Jokowi kan mau di lapangan," kata Bahlil.

Adapun Bahlil ikut hadir dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Minggu malam.

Bahlil hadir mengenakan jaket pendukung Prabowo-Gibran berwarna biru muda. Seusai debat pun Bahlil ikut mendampingi Prabowo-Gibran memberikan keterangan pers kepada media.

Dalam debat kelima Pilpres, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertanya kepada capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengenai penyaluran bansos yang bermasalah.

Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.

“Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tepat sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” kata Ganjar pada Minggu malam.

“Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan untuk si pemberi,” ujar Anies.

Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima.

Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini.

Selain itu, Anies mengatakan, jika bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat tiga bulan ke depan maka disalurkan tidak pada bulan ini.

“Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” kata Anies.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/17184571/bahlil-kalau-ada-yang-kritik-bansos-berarti-capres-itu-tak-senang-sama

Terkini Lainnya

Anak SYL Beli Bakso hingga Belanja 'Online' Pakai Uang dari Pegawai Kementan

Anak SYL Beli Bakso hingga Belanja "Online" Pakai Uang dari Pegawai Kementan

Nasional
Mahfud Sebut Putusan MA Salah, Peraturan KPU Sudah Sesuai dengan UU Pilkada

Mahfud Sebut Putusan MA Salah, Peraturan KPU Sudah Sesuai dengan UU Pilkada

Nasional
Ke Anak SYL, Hakim Tipikor: Nama Sudah Tercemar, Tak Perlu Menangis

Ke Anak SYL, Hakim Tipikor: Nama Sudah Tercemar, Tak Perlu Menangis

Nasional
Lahirkan SDM Berkualitas, Kementerian KP Benahi Satuan Pendidikan KP dengan Pendekatan Teknologi

Lahirkan SDM Berkualitas, Kementerian KP Benahi Satuan Pendidikan KP dengan Pendekatan Teknologi

Nasional
Kasus Pemalsuan Akta RUPSLB, Komut Bank Sumsel Babel Diperiksa Bareskrim

Kasus Pemalsuan Akta RUPSLB, Komut Bank Sumsel Babel Diperiksa Bareskrim

Nasional
Polisi Tetapkan Sopir Gran Max yang Kecelakaan di Km 58 Tersangka, tetapi Perkaranya Dihentikan

Polisi Tetapkan Sopir Gran Max yang Kecelakaan di Km 58 Tersangka, tetapi Perkaranya Dihentikan

Nasional
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Fahira Idris Serukan Tinjauan Kembali Kebijakan Pembangunan 

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Fahira Idris Serukan Tinjauan Kembali Kebijakan Pembangunan 

Nasional
Anak SYL Gunakan Nama Pembantu di STNK Mobil untuk Hindari Pajak

Anak SYL Gunakan Nama Pembantu di STNK Mobil untuk Hindari Pajak

Nasional
Matangkan Penerapan Pidana Bersyarat, Menko Polhukam: Pemecah Masalah Daya Tampung Lapas

Matangkan Penerapan Pidana Bersyarat, Menko Polhukam: Pemecah Masalah Daya Tampung Lapas

Nasional
Kejagung Tepis Isu Sandra Dewi Jadi Tersangka, Statusnya Masih Saksi

Kejagung Tepis Isu Sandra Dewi Jadi Tersangka, Statusnya Masih Saksi

Nasional
Tanggapi Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Lakukan Saja Mumpung Anda Punya Posisi

Tanggapi Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Lakukan Saja Mumpung Anda Punya Posisi

Nasional
Bamsoet: MPR Sudah Siapkan Karpet Merah untuk Amandemen UUD 1945

Bamsoet: MPR Sudah Siapkan Karpet Merah untuk Amandemen UUD 1945

Nasional
Belum Bayar Pengacara dan Perlu Biaya Hidup, SYL Minta Rekeningnya Dibuka

Belum Bayar Pengacara dan Perlu Biaya Hidup, SYL Minta Rekeningnya Dibuka

Nasional
Hasto Dipanggil KPK Terkait Harun Masiku, PDI-P Singgung Dugaan Korupsi Gibran-Kaesang

Hasto Dipanggil KPK Terkait Harun Masiku, PDI-P Singgung Dugaan Korupsi Gibran-Kaesang

Nasional
Pemerintah Sebut Pembiayaan Pilkada 2024 untuk KPU-Bawaslu Sudah Beres

Pemerintah Sebut Pembiayaan Pilkada 2024 untuk KPU-Bawaslu Sudah Beres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke