Salin Artikel

Sekjen PDI-P: Kami Lihat Ada Ketidaknyamanan di Dalam Kabinet Saat Ini

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku mendengar kabar bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju merasa tidak nyaman menghadapi persaingan politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kita lihat memang ada ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini," kata Hasto di Manado, Sabtu (20/1/2024), dikutip dari siaran pers.

Namun demikian, Hasto mengeklaim bahwa menteri yang berasal dari PDI-P tetap bekerja secara maksimal menjalankan tugasnya demi rakyat untuk mengawal pemerintahan.

Menurut dia, menteri harus memahami bahwa tanggung jawab bagi negara dan rakyat harus lebih dikedepankan daripada kontestasi politik.

"Karena kami percaya rakyat akan memilih pemimpin terbaik," kata Hasto.

Hasto pun menyebutkan, keberadaan menteri dari PDI-P di kabinet juga untuk mengawal pemilu agar berlangsung demokratis dan tidak diwarnai intimidasi.

"Agar tak ada intimidasi, dan agar pemilu makin demokratis. Meskipun praktik di lapangan intimidasi itu sangat kuat. Kepala desa diintimidasi, kelompok-kelompok pergerakan sosial, mahasiswa diintimidasi," kata Hasto.

"Maka menteri-menteri ini menjaga agar di tengah kontestasi ini tanggung jawab kepada bangsa dan negara tetap dapat diwujudkan," imbuh dia.

Isu sejumlah menteri hendak mundur dari kabinet muncul dari ekonom Faisal Basri yang mendorong para pembantu presiden itu untuk mundur dari kabinet.

Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam seruan itu, Faisal Basri menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," ujar Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.

Ketika dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Sri Mulyani hanya memberi jawaban singkat bahwa ia tetap bekerja.

Sementara, Jokowi membantah kabar yang menyebut para pembantunya hendak mundur dari kabinet.

Jokowi malah bertanya-tanya dari mana kabar tersebut berhembus. Sebab kata Jokowi, para menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya, baik sebagian atau seluruhnya.

"Kabarnya dari siapa, wong kita dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita Rapat Paripurna, rapat internal, rapat terbatas," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2024).

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/20/20411911/sekjen-pdi-p-kami-lihat-ada-ketidaknyamanan-di-dalam-kabinet-saat-ini

Terkini Lainnya

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke