Salin Artikel

Soal Netralitas TNI, Wakil Ketua DPR: Ya Haruslah, Kan Ada Aturannya

Ia menegaskan bahwa netralitas TNI sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Oh, ya harus netrallah. Ada aturannya kok," kata Dasco usai menghadiri acara pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini pun mengaku percaya Panglima TNI yang baru saja dilantik, Agus Subiyanto, akan mampu netral dalam perhelatan Pemilu 2024.

"Iya. Harus dong (netral)," ujar Dasco singkat.

Sebagai informasi, isu netralitas aparat keamanan sempat dipermasalahkan menjelang masa kampanye.

Namun, sebelum mengakhiri masa tugasnya, Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono telah membentuk posko-posko pengaduan netralitas TNI di satuan TNI seluruh Indonesia.

Posko ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengadukan kejadian pelanggaran netralitas TNI di lingkungannya.

Selain itu, Yudo Margono diketahui telah menerbitkan instruksi Panglima TNI Nomor IR 1/VIII Tahun 2023 tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada (pemilihan kepala daerah).

“Untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, maka TNI mendirikan posko pengaduan netralitas TNI,” kata Yudo Margono saat memimpin kick-off posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 di ruang hening Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Kemudian, Panglima TNI yang baru, Agus Subiyanto juga beberapa kali mengatakan soal netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, panja itu juga sudah disetujui oleh Jenderal Agus Subiyanto.

“Kami ada Panja, dan beliau (Agus) sudah sepakat untuk lahirnya atau terbentuknya Panja Netralitas TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 13 November 2023.

Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto ditunjuk menjadi Ketua Panja netralitas TNI tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/22/14053521/soal-netralitas-tni-wakil-ketua-dpr-ya-haruslah-kan-ada-aturannya

Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke