Punya 1.993 Layanan di Satu Tempat, MPP Kota Surabaya Dinobatkan Paling Prima Se-Indonesia

KOMPAS.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jawa Timur, dinobatkan sebagai MPP dengan kinerja paling prima di antara 163 MPP yang ada di seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, MPP adalah model pelayanan publik yang terpadu di satu tempat. Di Kota Surabaya, MPP berada di Gedung Siola, Jalan Tunjungan. MPP ini melayani 1.993 izin dan dokumen yang dibutuhkan warga dalam satu tempat.

Penghargaan MPP berkinerja prima itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Adapun penentuan penerima penghargaan MPP berkinerja prima dihitung berdasarkan sejumlah indikator, yaitu dampak keberadaan MPP terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggaraan MPP, kepuasan masyarakat, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas MPP.

Eri pun menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi pelecut semangat bagi pihaknya untuk terus meningkatkan pelayanan bagi warga Kota Pahlawan.

“Penghargaan MPP berkinerja prima ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami mengintegrasikan empat langkah pelayanan publik agar semakin memudahkan warga,” kata Eri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Pertama, MPP Surabaya melayani 1.993 izin dan dokumen dalam satu tempat yang melibatkan 43 instansi pusat dan daerah.

“Warga cukup datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai pelayanan. Kami juga telah merombak konsep MPP Surabaya menjadi lebih berorientasi ke warga, suasananya lebih nyaman, dan tidak birokratis,” ujar Eri.

Kedua, pelayanan berbasis online. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyediakan layanan online terintegrasi sehingga lebih praktis untuk warga.

“Kami terus menambah jumlah izin atau dokumen yang bisa diurus melalui online. Misalnya, lewat Surabaya Single Window (SSW) Alfa, warga bisa mengurus 453 izin dan dokumen secara online,” jelas Eri.

Ketiga, layanan mandiri (self service) melalui mesin anjungan yang telah disediakan di beberapa titik, terutama untuk layanan administrasi kependudukan.

Keempat, layanan jemput bola yang dikonsentrasikan di semua balai rukun warga (RW) di Kota Surabaya yang mencapai lebih dari 1.300 RW.

Eri menjelaskan, setiap Selasa dan Jumat, pelayanan jemput bola dilakukan di berbagai balai RW oleh petugas kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait.

Warga cukup datang ke balai RW setempat untuk mengurus beragam keperluan, mulai dari administrasi kependudukan, masalah kesehatan, hingga legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Seiring dengan hadirnya layanan jemput bola di kampung-kampung, kami telah merenovasi hampir semua balai RW se-Kota Surabaya. Dengan demikian, tempatnya menjadi lebih nyaman untuk pelayanan warga,” paparnya.

Eri menambahkan, keempat layanan terintegrasi tersebut memiliki tiga enabler alias penggerak penting, yaitu basis data, transformasi digital, dan partisipasi publik.

Untuk basis data, Pemkot Surabaya terus melakukan integrasi data dengan pengaplikasian konsep “Satu Data Surabaya”. Hal ini guna memudahkan pelayanan karena data semakin terintegrasi dan presisi.

Terkait transformasi digital, jelas Eri, Pemkot Surabaya melakukan banyak terobosan untuk mengintegrasikan layanan. Sebagai contoh, integrasi sistem layanan antara Pemkot Surabaya, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri untuk beberapa kebutuhan administrasi kependudukan.

Tak hanya itu, Eri juga memperkuat partisipasi publik guna meningkatkan pelayanan ke warga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tidak lagi menempatkan warga sebagai obyek pembangunan, tetapi sebagai subyek.

Partisipasi warga, sambungnya, digerakkan melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) yang secara rutin membantu Pemkot Surabaya untuk mengurai masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan warga.

Sebagai informasi, KSH merupakan warga yang ditunjuk Pemkot Surabaya untuk membantu warga di kampung masing-masing.

“Misalnya, ada warga butuh dokumen kependudukan atau perlu akses kesehatan. KSH akan melaporkan ke sistem kami agar bisa langsung ditindaklanjuti kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait,” kata Eri.