Manuver Gibran dan Ujian Kepemimpinan PDI-P Jaga Militansi Kader

Padahal, Gibran secara gamblang mempertontonkan manuvernya dengan menerima mandat sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Tak sedikit yang menilai bahwa PDI-P perlu sesegera mungkin mengambil langkah tegas terhadap nasib Gibran.

Hal ini penting dilakukan guna menjaga militansi kader partai berlambang banteng moncong putih itu untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Lukai hati

Keputusan Gibran menerima tawaran sebagai cawapres Prabowo membuat PDI-P kecewa.

Politikus PDI-P Andreas Hugo Pareira mempertanyakan alasan Gibran mengambil pilihan politiknya dengan menjadi cawapres Prabowo.

"Memang ini hak politik GRR (Gibran), tetapi ini juga melukai hati banyak orang yang mengetahui dan merekam perjalanan karier GRR. Apakah PDI Perjuangan telah berlaku tidak adil kepada Beliau? Setahu saya ini tidak pernah terjadi," kata Andreas, Senin (23/10/2023).

Andreas lantas menyoroti rekam jejak politik Gibran di PDI-P yang menurutnya justru seakan putra sulung Presiden Joko Widodo ini mendapatkan tempat istimewa.

Diketahui, Gibran dicalonkan PDI-P sebagai Wali Kota Solo dalam usia karier politik yang relatif baru.

"Yang bersangkutan pun dalam berbagai pernyataan publik yang terekam di berbagai media, baik media elektronik, cetak maupun media sosial dengan gaya yang terkesan sangat santun selalu menyatakan sebagai kader PDI Perjuangan, taat pada peraturan, taat pada perintah ketua umum partai," ucap anggota Komisi X DPR ini.

Menurut Andreas, masyarakat Indonesia telah merekam semua jejak politik Gibran di PDI-P dalam sebuah memori baik.

Namun, dia tak habis pikir ketika Gibran dalam sekejap meninggalkan PDI-P dengan memilih mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.

"Sebagai orang muda, tentu ini mencoreng wajah politiknya sendiri, karena akan menjadi catatan buruk soal karakter pemimpin, soal integritas, loyalitas, dan soal kejujuran dalam berpolitik yang seharusnya ditunjukan oleh seorang calon pemimpin," ujar dia.

Belum tentukan sanksi

Sementara, PDI-P hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan menjatuhkan sanksi terhadap Gibran.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sampai sekarang Gibran belum menyatakan keluar atau mundur dari PDI-P. Dengan demikian, dia masih belum menentukan sanksi untuk Gibran.

"Kan belum keluar. Ya lihat nanti orang belum keluar," kata Puan, saat ditemui di Grand City Surabaya, Sabtu (21/10/2023) malam.

Selain itu, Puan juga masih enggan menjawab soal kemungkinan sanksi pemecatan.

"Belum keluar dan belum menyatakan akan kemana, jadi ya belum keluar," jelasnya.

Siap disanksi

Terpisah, Gibran mengaku siap diberi sanksi oleh PDI-P setelah didukung menjadi cawapres Prabowo.

"Siap, ya. Makasih, ya," kata Gibran saat ditemui di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Gibran menyatakan sudah bertemu dengan Puan untuk membahas masalah tersebut.

Namun, Gibran tidak menjelaskan secara terperinci soal pertemuannya dengan Puan.

"Tadi kan saya sudah jawab, saya sudah ketemu Mbak Puan, ya," kata Gibran.

Ujian kepemimpinan

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai PDI-P sudah seharusnya memberhentikan keanggotan Gibran jika konsisten sebagai partai yang menegakkan aturan, regulasi, dan konstitusi.

Pemberhentian keanggotan Gibran penting diambil guna menjaga militansi dan loyalitas para kadernya.

"Jika merujuk pada cepatnya langkah DPP PDI-P dalam memecat Budiman Sujatmiko, Efendi Simbolon, dan Ketua DPD PDI-P Maluku Murad Ismail, maka PDIP seharusnya tidak memiliki alasan lain selain memberhentikan Gibran yang jelas-jelas tidak tunduk pada aturan dan keputusan tertinggi partai," tegas Umam, Senin malam.

Menurutnya, apabila PDI-P tidak merespons tegas Gibran dan masih membiarkannya sebagai kader, sikap itu jelas akan melemahkan kredibilitas PDI-P.

Jika itu terjadi, PDI-P dinilai tidak akan lagi dikenal sebagai partai yang ideologis, militan, dan menghargai loyalitas para kadernya.

"Jadi, semua ini merupakan ujian kepemimpinan dan ketegasan PDIP sebagai partai kader dan partai ideologis," pungkas Umam.