Salin Artikel

Demokrat Ungkap 4 Nama Cawapres Potensial Prabowo, Ada Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan empat nama yang tengah dipertimbangkan untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

Keempatnya yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Tiga, Gibran Rakabuming Wali Kota Solo, empat, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur,” ucap Herzaky dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Ia mengatakan Prabowo pun meminta masukan ketua umum partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebelum mengambil keputusan.

“Tentu saja kami dari Partai Demokrat juga akan memberikan pertimbangan dan masukan ketika hal tersebut diminta,” tutur dia.

Namun, Herzaky menegaskan bakal menghormati apapun keputusan Prabowo.

“Bapak Prabowo lah yang akan memutuskan siapa cawapresnya nanti,” imbuh dia.

Sebelumnya, Gibran mengaku Prabowo sudah menyampaikan berulang kali soal ajakan untuk menjadi bacawapres.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tak menunjukan resistensi ketika nama Gibran disebut berpotensi kuat jadi bakal RI-2 dari KIM.

“Gibran tuh anak muda, wali kota sukses ya kan. Jadi, kalau ada yang mengangkat namanya kan bagus, pantes, wajar," papar Zulhas saat ditemui di rumah Wamenaker Afriansyah Noor, Jakarta Selatan, Minggu (8/10/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/12490881/demokrat-ungkap-4-nama-cawapres-potensial-prabowo-ada-gibran

Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke