Survei Litbang "Kompas": Publik Akan Gunakan Hak Pilih Sebab Yakin Pemilu 2024 Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkap besar masyarakat bakal menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 karena meyakini pemerintah dan aparat keamanan mampu menjamin stabilitas keamanan dan politik.

Survei dilaksanakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Tanah Air.

"Hampir semua responden (92,4 persen) menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 nanti," demikian menurut Litbang Kompas seperti dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Bahkan menurut Litbang Kompas, sebanyak 88,4 persen responden menyatakan akan mengikuti pemilu legislatif dan pemilu presiden. Antusiasme ini naik dari survei Januari 2023 dan Mei 2023.

Tingginya antusiasme publik ini diikuti dengan kecenderungan perilaku yang sudah memiliki pilihan partai politik dan calon presiden.

Dari hasil survei juga memperlihatkan 88,4 persen responden pemilih sudah menentukan pilihan untuk parpol, dan 72,1 persen sudah mempunyai pilihan capres.

Mantapnya pilihan partai ini merata diungkapkan responden dari berbagai usia dan tingkat pendidikan dengan angka di atas 84 persen.

Partisipasi rakyat dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di TPS turut menguatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Angka partisipasi publik tidak saja mencerminkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi, tetapi juga menggambarkan bentuk kepercayaan kepada pemerintahan atau sistem politik.

Kesadaran politik yang tinggi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan diikuti dengan partisipasi yang cenderung aktif.

Sebanyak 8 dari 10 responden menyatakan percaya pemerintah dapat menjamin Pemilu 2024 berjalan aman.

Keyakinan publik juga terbaca pada situasi pascapemilihan. Sebanyak 3/4 responden yakin kondisi perekonomian dan situasi politik Indonesia akan membaik.

Terdapat 4 indikator yang turut membentuk munculnya harapan publik terhadap terciptanya suasana pemilu damai tersebut.

Ke-4 indikator itu ialah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan, citra dan netralitas lembaga Polri, kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, serta partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti pemilu.

Melihat latar belakang status sosial ekonomi responden, penilaian positif ini relatif merata diungkapkan responden kelas ekonomi bawah (79,6 persen), kelas menengah (78,5 persen), dan kelas atas (74,1 persen).

Tingkat apresiasi juga merata diungkapkan responden perempuan dan laki-laki serta responden dari berbagai kategori usia, mulai dari baby boomers (50-65 tahun) hingga generasi Z yang berumur 17-25 tahun.