Dilema PKS Usai Manuver Nasdem dan Deklarasi Anies-Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sedang bingung buat menentukan langkah apakah tetap mendukung bakal capres Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), atau memilih membentuk poros koalisi baru.

"Bisa dikatakan saat ini PKS tengah menghadapi dilema antara tetap mendukung Anies Bawedan atau berpindah koalisi," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro dalam pernyataannya, seperti dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Bawono menilai saat ini PKS kemungkinan tengah melakukan konsolidasi internal terkait deklarasi Anies Baswedan-Cak Imin.

Sebelumnya diberitakan, PKS tidak hadir dalam deklarasi Anies-Muhaimin di Hotel Majapahit (dahulu Hotel Yamato), Surabaya, Jawa Timur, 2 September 2023.

Pada saat itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menilai KPP tidak akan mengalami guncangan jika PKB bergabung dengan cara yang lebih halus.

"Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami guncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth bisa kita lakukan," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta,

PKS juga tidak hadir dalam pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dan PKB di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Bawono menilai, pernyataan Al Muzzamil menyiratkan sebenarnya PKS kurang sepakat dengan manuver Partai Nasdem yang memasangkan Anies dengan Muhaimin.

"Sikap PKS itu memang menunjukkan ada rasa kurang sreg dalam diri PKS terhadap cara bergabung PKB tidak smooth tersebut," ucap Bawono.

Menurut Bawono, posisi PKS saat ini berada dalam kesulitan. Sebab jika mereka bertahan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), maka kemungkinan besar peran mereka bakal diremehkan.

"Tetap berada di koalisi mendukung Anies Baswedan potensial membuat PKS dipandang sebelah mata oleh Partai Nasdem dan PKB, karena dua partai politik ini saja telah memenuhi presidential threshold," ucap Bawono.

Dalam hasil Pemilu 2019, Partai Nasdem berhasil meraih 12,66 juta suara atau 9,05 persen dari total suara sah nasional.

Sedangkan jumlah suara PKB dalam pemilu legislatif 2019 mencapai 13,57 juta suara, atau 9,69 persen dari total suara sah nasional.

Perolehan kursi PKB di DPR periode 2019-2024 mencapai 58 kursi (10,09 persen) dari total 575 kursi.

Sementara itu, PKS meraih 11,49 juta suara atau 8,21% dari total suara sah nasional pada Pemilu 2019. Mereka mendapatkan 50 kursi atau 8,7 persen dari total 575 kursi DPR RI.

Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Di sisi lain, PKS juga bakal kesulitan meraih simpati publik jika menarik dukungan dari Anies dan keluar dari KPP, seperti yang dilakukan Partai Demokrat.

"Apabila meninggalkan koalisi ini mendukung bakal calon presiden lain, pemilih atau juga konstituen PKS sudah terlanjur memiliki preferensi politik terhadap Anies Baswedan sejak pilkada DKI Jakarta 6 tahun lalu," papar Bawono.