Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": 61,9 Persen Responden Puas dengan Kerja Pemerintah di Bidang Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com- Survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan bahwa mayoritas atau 61,9 persen menyatakan puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum.

"Hasil survei periodik Kompas periode Agustus 2023 menunjukkan, 61,9 persen responden menyatakan puas dengan kerja-kerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Tingkat kepuasan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan survei periode Mei 2023," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Selasa (22/8/2023).

Litbang Kompas mencatat, kepuasan publik terhadap sektor hukum pada Agusus 2023 ini merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2023.

Pada suvei Januari 2023, angka kepuasan berada di angka 55,1 persen, kepuasan kembali meningkan pada Mei 2023 di angka 59 persen dan menjadi 61,9 persen pada Agustus 2023.

Kendati demikian, dari 11 kali survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2019, hasil survei pada bulan ini belum mencatatkan angka tertinggi.

"Rekor kepuasan publik pada kerja-kerja pemerintah di bidang hukum tercatat tertinggi terjadi pada survei periode Januari 2022 dengan tingkat kepuasan mencapai 65,9 persen," tulis Litbang Kompas.

Lebih lanjut, angka kepuasan di sektor hukum ini masih tertinggal dibanding sejumlah sektor lainnya.

Kepuasan publik terhadap sektor politik dan keamanan, misalnya, mencapai 79,3 persen, begitu pula dengan sektor kesejahteraan sosial yang berada di kisaran 76,4 persen.

Kepuasan publik di sektor hukum relatif masih setera dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi.

Menurut Litbang Kompas, rendahnnya tingkat kepuasan publik di aspek hukum harus dijadikan bahan refleksi oleh pemerintah.

Terlebih, survei menangkap bahwa 76 persen masyarakat punya keyakinan bahwa pemerintah bisa terus memperbaiki kinerja di bidang penegakan hukum hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Untuk bisa menjawab harapan tersebut, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bisa membuktikan keseriusannya. Salah satunya melalui upaya penyelesaian kasus-kasus hukum yang menyita perhatian publik," tulis Litbang Kompas.

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023.

Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/22/07104631/survei-litbang-kompas-619-persen-responden-puas-dengan-kerja-pemerintah-di

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke