Salin Artikel

Nasdem Minta PKS dan Demokrat Bersabar Soal Cawapres Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem meminta agar anggota Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Demokrat dan PKS bersabar terkait penentuan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

Dia mengingatkan kembali piagam deklarasi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan cawapresnya tanpa batasan waktu.

"Selalu saya katakan, meminta kepada teman-teman koalisi, mbok ya bersabar, kan kita mengatakan piagam deklarasi itu dari satu sampai terakhir, ada nggak limitasi waktu yang diberikan ke Anies untuk mengumumkan wakilnya," kata Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali saat ditemui di Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).

Ali mengatakan, terbentuknya koalisi bukan untuk membentuk satu paket pemenangan Anies dan cawapres, tetapi untuk memenangkan Anies sebagai presiden RI. 

Dia mempertanyakan mengapa hingga saat ini partai koalisi merasa belum bisa memberikan sosialisasi lebih maksimal ketika Anies belum menentukan cawapresnya.

"Sudah ada Anies untuk melakukan sosialisasi, iya kan? Saya belum melihat kerja bersama koalisi perubahan untuk mensosialisasikan Mas Anies," imbuh dia.

Dia juga berharap agar tim 8 yang terdiri dari PKS, Demokrat dan Nasdem tak perlu ikut cawe-cawe membicarakan wapres Anies.

"Menurut saya mengonsolidadikan koalisi ini menjadi lebih penting hari ini, daripada berbicara wakil presiden," kata dia.

"Supaya, sekarang pertanyaan masyarakat gini deh, apakah betul Mas Anies akan maju? Ada calon lain yg menyatakan kalau bukan saya, saya keluar. Nah, apa kemudian teman-teman di koalisi tiga partai ini sudah lupa bahwa mereka mendeklarasikan untuk rakyat Indonesia. Bahwa mereka membentuk koalisi untuk mendukung Anies menjadi calon presiden tanpa ada syarat," ungkap dia.

Desakan agar Anies menentukan bacawapresnya tak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan kepastian diperlukan agar masyarakat yang pro terhadap perubahan segera mendapatkan kejelasan.

Effendi menekankan, bahwa Nasdem terbuka menerima masukan tersebut. Tapi masih perlu mempertimbangkan berbagai hal.

“Itu masukan, segalanya dipertimbangkan. Faktor internal dan eksternal,” ucap dia.

Baginya, Anies pasti memikirkan yang terbaik untuk kemenangan KPP pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia yakin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah menghitung dan menunggu momentum yang tepat.

“Anies itu figur yang tenang, cermat dan seksama, yang tidak grusa-grusu (terburu-buru),” imbuh dia. 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan lagi soal kejelasan sikap Anies terkait deklarasi bacawapresnya.

Menurutnya, kepastian adalah harga yang mahal dan sangat diperlukan Demokrat saat ini.

Alasannya, Demokrat tak ingin hanya mengikuti Pilpres 2024, tapi juga ingin memenangkan kontestasi dan kembali ke pemerintahan.

“Kita juga memahami bahwa dinamika, konstelasi politik terus bergerak, yang jelas, kami ingin sukses dalam pemilu ini, bukan hanya sekedar ikut-ikutan,” tutur AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/19/12262911/nasdem-minta-pks-dan-demokrat-bersabar-soal-cawapres-anies

Terkini Lainnya

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke