KPK Bantah Penurunan Jumlah OTT karena Adanya Tekanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penurunan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) pada semester pertama 2023 karena terpengaruh pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan).

Pada semester pertama 2023, KPK menggelar OTT tiga kali, turun 50 persen dibanding semester pertama 2022, yakni enam kali.

Adapun Luhut kerap mengkritik OTT dan menilai strategi penegakan hukum tersebut membuat citra negara buruk dan orang yang senang melihatnya sebagai “kampungan”.

“Ah enggak juga,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (14/8/2023) malam.

Asep mengaku lebih berpikir positif melihat turunnya angka OTT tersebut. JIka angka tangkap tangan menurun, kata dia, hal itu menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi juga berkurang.

Asep juga mengajak semua pihak berbesar hati meski OTT menurun karena menunjukkan korupsi semakin berkurang.

“Kita harus berbangga dengan menurunnya OTT, tidak adanya OTT berarti tindak pidana korupsi menurun dengan seiring sedikitnya OTT,” ujar Asep.

Dalam konferensi pers Laporan Kinerja Semester 1 Tahun 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan pihaknya baru berhasil menggelar OTT sebanyak tiga kali.

OTT tersebut adalah dugaan penerimaan dan pemberian suap serta pungutan dana dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kepulauan Meranti, Riau.

KPK menciduk Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil hingga Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M. Fahmi Aressa.

Kemudian, dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.

Selanjutnya, OTT Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana terkait dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet program Bandung Smart City.

“Terkait dengan tangkap tangan KPK melakukan tiga tangkap tangan,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Adapun kritik Luhut terkait gelaran OTT juga disampaikan di KPK.

Pada Selasa (18/7/2023) lalu, usai menghadiri talk show di Gedung Juang KPK, Luhut mengkritik orang-orang yang senang melihat OTT.

Luhut mengatakan KPK memiliki fungsi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Menurutnya, KPK semestinya lebih menonjolkan fungsi pencegahan melalui digitalisasi sistem seperti e Katalog.

"Itu (fungsi KPK) dilihat jangan drama-drama saja tadi ditangkap. Kalau kurang jumlahnya ditangkap (dianggap) berarti enggak sukses. Saya sangat tidak setuju, kampungan itu menurut saya. Itu ndeso, pemikiran modern makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan itu yang sukses," kata Luhut