Airlangga Hartarto, Capres Hasil Munas Golkar yang Layu Sebelum Berkembang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akhirnya menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Golkar resmi berkoalisi dengan tiga partai politik yakni Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Manuver tersebut tak sejalan dengan hasil musyawarah nasional (Munas) Golkar tahun 2019. Kala itu, munas menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Munas juga memberikan mandat kepada Airlangga untuk menjadi capres Golkar pada Pemilu 2024.

Keputusan munas ini berulang kali digembar-gemborkan elite Golkar ketika ditanya arah dukungan mereka terkait pemilu presiden (pilpres) mendatang.

"(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” kata Airlangga Hartarto saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu, Sabtu (21/1/2023), dikutip dari siaran pers.

Airlangga mengatakan, urusan calon presiden dari Golkar sudah final karena munas merupakan forum tertinggi di internal partai berlambang pohon beringin itu. Katanya, keputusan tersebut diperkuat oleh hasil rapat pimpinan nasional hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas Golkar 2019.

Namun, dua bulan jelang pendaftaran capres dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, Golkar justru mengumumkan dukungan buat Prabowo. Saat mendeklarasikan dukungan, Airlangga menyebut sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai orang yang tepat untuk memajukan perekonomian Indonesia.

"Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap," kata Airlangga di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Keputusan Golkar mendukung Prabowo itu pun menuai beragam reaksi di internal partai beringin. Hasil Munas Golkar tahun 2019 kembali diungkit.

Singgung hasil munas

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, misalnya, menyinggung hasil Munas Golkar tahun 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres.

Menurut Ridwan, sebenarnya Golkar boleh-boleh saja mengubah dukungan mereka terhadap capres tertentu. Namun, kata dia, keputusan tersebut harus diambil melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konstitusinya Golkar kan harus dilewati, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui munaslub," ujar Ridwan saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).

Ridwan menilai, deklarasi dukungan buat Prabowo sedianya merupakan keputusan Airlangga, bukan ketetapan Golkar. Sebab, jika melihat keputusan partai, Golkar tegas menginginkan Airlangga sebagai capres.

"Aturannya itu capresnya Airlangga. Bahwa dia mau merubah ya boleh. Mendukung Prabowo boleh, dukung Ganjar boleh, dukung Anies boleh, dukung dirinya boleh. Tapi harus melalui satu prosedur, iya (munaslub). Aturannya tetap harus dilewati. Kalau enggak, bisa digugat itu sama anggota di Golkar karena tidak melalui proses administrasi konstitusi yang benar," tuturnya.

"Munaslub itu adalah institusi tertinggi di Golkar. Jadi kalau dijadwalkan munaslub dan semua kabupaten/kota dikumpulkan se-Indonesia, terus memberikan dukungan kepada capres yang diputuskan, kan tambah kuat. Daripada hanya 38 DPD. Maka Golkar akan makin solid. Bahwa di situ terjadi perubahan ketum atau tidak, tergantung DPP," jelas Ridwan.

Adapun Ridwan merupakan sosok yang belakangan ini gencar menyuarakan munaslub. Beberapa bulan terakhir, dia mewacanakan pergantian ketua umum Golkar lewat forum musyawarah luar biasa itu.

Realistis

Sementara, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yakin partai beringin punya pertimbangan sendiri untuk mendukung Prabowo ketimbang ngotot mencalonkan Airlangga sebagai presiden. Menurut Kalla, Golkar mencoba realistis sehingga urung mengusung Airlangga sebagai calon RI-1.

"Ya kalau sulit kan, orang Golkar-nya juga itu melihat kenyataan yang ada," ujar Kalla saat ditemui di Markas PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Kondisi politik yang ada kan sulit, (Golkar) harus kerja sama," ucap Kalla.

Bijak

Melihat ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menilai bahwa pernyataan Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam ada benarnya.

Jika Airlangga telah mendapat mandat sebagai capres melalui forum Munas Partai Golkar, maka, mengubah arah dukungan ke Prabowo Subianto juga harusnya melalui forum serupa.

“Ada benarnya jika mengikuti konstruksi berpikirnya anggota Dewan Pakar Partai Golkar, jika ingin mengubah arah dukungan partai sebaiknya melalui mekanisme kepartaian,” kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

“Jika merujuk hasil berbagai survei oleh sejumlah lembaga, harus diakui memang elektabilitas Airlangga sangat minimal sehingga tidak mencalonkan Airlangga adalah langkah yang bijak,” ujarnya.

Namun demikian, sebagai partai dengan massa pendukung yang begitu besar, menurut Ari, Golkar harusnya punya daya tawar yang tinggi.

Pada Pemilu 2019, perolehan suara Golkar hampir sama dengan Gerindra. Oleh karenanya, dalam gerbong koalisi pendukung Prabowo, setidaknya Golkar bisa berperan sebagai “asisten masinis” koalisi.

Ari pun menyebut, masuk akal jika kelak Golkar bersikukuh menginginkan kursi cawapres di internal poros pendukung Prabowo.

“Golkar sebagai kendaraan politik yang besar bahkan selevel Gerindra dalam perolehan suara di Pemilu 2019 akan sangat mubazir jika tidak menargetkan di posisi cawapres,” ucap Ari.

“Dengan modalitas politik yang dimiliki Golkar, sangat mubazir hanya menjadi penumpang koalisi,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.