JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Dewan Pakar Golkar terhadap keputusan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024 berada pada posisi puncak berita terpopuler.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengkritik keputusan itu karena berdasarkan hasil musyawarah nasional mereka menetapkan Airlangga sebagai calon presiden dari partai berlambang pohon beringin itu.
Sementara itu, keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan mendukung Prabowo sebagai bakal capres seolah sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal koalisi besar.
Saat ini terdapat 4 partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang mengusung Prabowo, yaitu Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan Partai Golkar.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyentil Partai Golkar yang mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.
Pasalnya, hasil musyawarah nasional (munas) telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres.
Menurut Ridwan, sebenarnya Golkar boleh-boleh saja jika ingin mengubah dukungan mereka terhadap capres tertentu.
Hanya saja, keputusan tersebut harus diambil melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konstitusinya Golkar kan harus dilewatin, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui munaslub," ujar Ridwan saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).
Ridwan menilai deklarasi bersama yang dilakukan Golkar bersama PAN, PKB, dan Gerindra di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin baru merupakan keputusan Airlangga, bukan keputusan Golkar.
Sebab, jika melihat keputusan partai, maka Golkar sudah tegas ingin mengusung Airlangga sebagai capres.
"Aturannya itu capresnya Airlangga. Bahwa dia mau merubah ya boleh. Mendukung Prabowo boleh, dukung Ganjar boleh, dukung Anies boleh, dukung dirinya boleh. Tapi harus melalui 1 prosedur, iya (munaslub). Aturannya tetap harus dilewati. Kalau enggak, bisa digugat itu sama anggota di Golkar karena tidak melalui proses administrasi konstitusi yang benar," tuturnya.
Ridwan menegaskan munaslub harus digelar jika Golkar ingin mengubah nama capres yang didukung menjadi Prabowo Subianto.
Dia heran kenapa pengurus pusat Golkar terkesan takut dengan isu munaslub yang sedang santer belakangan ini.
"Munaslub itu adalah institusi tertinggi di Golkar. Jadi kalau dijadwalkan munaslub dan semua kabupaten/kota dikumpulkan se-Indonesia, terus memberikan dukungan kepada capres yang diputuskan, kan tambah kuat. Daripada hanya 38 DPD. Maka Golkar akan makin solid. Bahwa di situ terjadi perubahan ketum atau tidak, tergantung DPP," jelas Ridwan.
Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi berkoalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Tak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).
Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.
Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.
"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo.
Dalam kerja sama politik ini, menurut Menteri Pertahanan itu, masing-masing partai politik akan diberikan porsi yang sama untuk membahas nama calon pendamping Prabowo di Pilpres 2024.
Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar akhirnya meresmikan sikap politik mereka dengan bergabung bersama Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya (KKIR).
Mereka juga mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Deklarasi PAN dan Golkar dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). Sebagai bukti bergabung dengan KKIR, PAN dan Golkar ikut meneken pakta kerja sama politik.
Pada April 2023 lalu, Zulkifli mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan supaya partai-partai politik pendukung pemerintah membentuk koalisi besar.
Maka dari itu Zulkifli dan sejumlah petinggi PAN berkunjung ke kediaman Prabowo saat itu.
“Tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan Indonesia,” ujar Zulhas pasca menemui Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).
Saat itu Zulhas mengaku siap menjadi pihak yang merekatkan upaya penjajakan koalisi besar. Apalagi, PAN, dan Gerindra sudah pernah bekerja sama dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, dan 2019.
Baginya, tak sulit untuk membangun kerja sama antara KIB, dan KIR ke depan.
“Saya siap sebetulnya untuk menjadi apa sajalah, ke sana kemari untuk merajut ini. Sehingga bisa menjadi kenyataan ada jalan tengah yang kokoh, yang kuat untuk memajukan Indonesia,” imbuh dia.
https://nasional.kompas.com/read/2023/08/15/05000021/populer-nasional-dukungan-airlangga-ke-prabowo-dikritik-dewan-pakar-golkar