Salin Artikel

PKB: Kalau PAN dan Golkar Tak Akan Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Ia mencontohkan jika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar gabung KKIR tanpa PKB, tetap tidak bisa mengangkat suara bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto untuk menang.

"Saya sering sampaikan kalau ada partai misalnya PAN dan Golkar gabung, saya nyebutnya itu reuni 2014. Dan tidak akan berefek apapun di mata saya bagi pemenangan di Pilpres 2024," kata Huda dalam talkshow yang digelar di Kantor DPP PKB bertajuk "PKB Mendengar: Gus Imin Pilih Siapa?", Selasa (1/8/2023).

Ia menilai alasan Prabowo kalah pada dua Pilpres sebelumnya karena kurangnya kurangnya elektoral di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Huda, sosok yang bisa memperkuat insentif elektoral Prabowo dan Gerindra hanya Ketum PKB Muhaimin Iskandar beserta partainya.

"Nah diskusi ini yang sedang terus berlangsung antara kami dengan Gerindra, bahwa dari sekian banyak koalisi yang terbaik, menurut kita adalah PKB-Gerindra, sama-sama punya basis yang saling membutuhkan," ujar dia.

Ketua Komisi X DPR ini menjelaskan bahwa PKB adalah partai politik yang memenangkan Pemilu 2019 di Jawa Timur dan pemenang kedua di Jawa Tengah.

Pada saat bersamaan, lanjut Huda, Gerindra adalah pemenang di Jawa Barat dan Banten.

"Jadi dua-duanya saling melengkapi," imbuh dia.

Huda meyakini, Prabowo memahami hitung-hitungan tersebut jika ingin menang Pemilu 2024.

Menurut dia, tidak ada tokoh selain Prabowo dan Muhaimin yang bersinar di masing-masing internal partai.

"Partai-partai yang lain faksionalisasi menurut saya. Saya membayangkan instruksi ketua umumnya enggak akan jalan dengan maksimal, di partai-partai yang lain," tutup Huda.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/01/18545651/pkb-kalau-pan-dan-golkar-tak-akan-menangkan-prabowo-di-pilpres-2024

Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke