Salin Artikel

Bawaslu Tak Masalah soal Kemeja Hitam-putih Pendukung Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tak mempersoalkan bila ada bakal calon presiden (capres) yang telah mendeklarasikan pakaian khusus untuk mengidentifikasi kelompok pendukungnya.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menekankan bahwa sebelum masa kampanye Pemilu 2024, hal yang dilarang hanyalah mengajak memilih peserta pemilu tertentu.

"Tidak apa-apa, dong. Kalau sosialisasi tidak mengajak (memilih) kan tidak masalah," ujar Bagja kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Menurutnya, hal tersebut termasuk cara seseorang yang ingin berkontestasi dalam pemilu untuk memperkenalkan diri ke konstituennya.

Bukan hanya pada masa sosialisasi seperti sekarang, pada masa kampanye, hal ini juga diperbolehkan.

"Mau garis-garis, mau ini, (boleh). Ketika masuk ke pemungutan suara, itu yang tidak boleh," kata Bagja.

"Itu hanya mode. Masak kita larang mode? Kan bahaya juga," ucapnya.

Sebelumnya, bakal calon presiden PDI-P, Ganjar Pranowo, telah mendeklarasikan pakaian untuk mengidentifikasi para pendukungnya untuk Pemilu 2024, yaitu pakaian bergaris vertikal hitam-putih.

Hal ini dilakukan secara simbolik pada acara "Silaturahmi 1 Muharam 1445H Relawan Ganjar Pranowo" di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Ganjar hadir mengenakan kemeja motif itu. Sebelum memberi sambutan, ratusan relawan yang hadir kompak mengenakan kemeja bermotif serupa yang sudah disiapkan panitia.

Simbol menggunakan kemeja ini mengingatkan publik pada gaya kampanye Joko Widodo pada Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu, yakni kemeja bermotif kotak-kotak kemerahan.

Gubernur Jawa Tengah itu mengeklaim, motif kemeja yang ia kenakan bersama para relawannya merupakan desain dari Presiden RI Joko Widodo.

Ganjar berujar bahwa motif itu merepresentasikan ketegasan sikap yang, dalam istilahnya, menjauhi sikap "abu-abu".

Sementara itu, dari sisi relawan, motif ini dimaknai sebagai keteguhan sikap untuk satu dukungan terhadap satu kandidat pada Pilpres 2024, yaitu Ganjar sendiri.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/25/21152051/bawaslu-tak-masalah-soal-kemeja-hitam-putih-pendukung-ganjar

Terkini Lainnya

TNI Siapkan 2 Skema di Gaza, Dirikan RS Lapangan dan Bawa Pasien ke Indonesia

TNI Siapkan 2 Skema di Gaza, Dirikan RS Lapangan dan Bawa Pasien ke Indonesia

Nasional
Saat PDI-P Gelar Wayangan, Ceritanya tentang Raja Pembangkang yang Kerap Hina Pendidiknya...

Saat PDI-P Gelar Wayangan, Ceritanya tentang Raja Pembangkang yang Kerap Hina Pendidiknya...

Nasional
Stranas PK Sebut Hampir di Setiap Kasus Korupsi Ada Pengawas Internal yang Kurang Berfungsi

Stranas PK Sebut Hampir di Setiap Kasus Korupsi Ada Pengawas Internal yang Kurang Berfungsi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Arab Saudi Tambah Kuota Haji: Di Daerah Harus Tunggu 50 Tahun

Wapres Ma'ruf Amin Minta Arab Saudi Tambah Kuota Haji: Di Daerah Harus Tunggu 50 Tahun

Nasional
Deretan Kendaraan Mewah Eks Bupati Kukar yang Disita KPK, Ada 14 Mercedes Benz, 3 BMW, dan Ducati

Deretan Kendaraan Mewah Eks Bupati Kukar yang Disita KPK, Ada 14 Mercedes Benz, 3 BMW, dan Ducati

Nasional
Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Jokowi Bersama Iriana dan Jan Ethes Besepeda di CFD

Jokowi Bersama Iriana dan Jan Ethes Besepeda di CFD

Nasional
Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke