Salin Artikel

Jelang Pemilu 2024, Wakil Ketua Komisi III DPR Usul PPATK Periksa Rekening Parpol

Menurut Sahroni, hasil pemeriksaan itu perlu disampaikan terbuka kepada masyarakat. Tujuannya sebagai informasi bahwa Pemilu 2024 tidak terindikasi didanai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Sebelum pemilu digelar kiranya inisiasi PPATK bahwa parpol sudah diperiksa (rekeningnya). Dan disampaikan secara terbuka ke masyarakat," ujar Sahroni dalam acara GFC Fair yang disiarkan YouTube resmi PPATK sebagaimana dilansir Kompas.com, Jumat (21/7/2023).

"Agar tidak ada indikasi atau hal-hal bahwa pemilu didanai pihak yang tak bertanggungjawab," katanya lagi.

Selain itu, Sahroni menyarankan, agar pemilu mendatang bisa berjalan lancar tanpa ada intervensi dari uang kejahatan.

Menurut politikus Partai Nasdem itu, PPATK harus lebih jeli dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Pak Ivan (Ketua PPATK), izin dalam menjaga situasional dalam rangka tahun politik, kiranya bapak lebih mendahului memeriksa semua rekening parpol," kata Sahroni.

Ia lantas menceritakan pengalamannya sebagai bendahara di Partai Nasdem.

Menurut Sahroni, saat informasi soal dugaan aliran dana ke parpol terkait kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengemuka, ia langsung menghubungi PPATK.

"Saya langsung WhatsApp ke Pak Ivan untuk (bisa) memeriksa rekening parpol saya. Takut juga saya kalau ada aliran dana ke parpol," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 21,86 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk persiapan pesta demokrasi atau Pemilu 2024.

"Untuk 2023, kita tetap membelanjakan pertahapan pemilu Rp 21,86 triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna pada 16 Januari 2023.

Rekening khusus dana kampanye

Sementara itu, hingga akhir Mei 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPK) mencatat baru terdapat sembilan dari 24 parpol peserta Pemilu 2024 yang sudah membuat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Parpol peserta pemilu diwajibkan memiliki RKDK sebagai bentuk transparansi penggunaan dan kampanye. Setiap uang sumbangan yang diterima partai politik mesti dimasukkan ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk keperluan kampanye.

KPU juga akan memberikan akses terhadap laporan dana kampanye partai politik kepada Badan Pengawas Pemilu serta aparat penegak hukum.

"Yang kami atur adalah dana kampanye Pemilu serentak 2024, bukan dana partai politik. Karena kalau dana partai politik, itu diatur melalui UU Partai Politik," kata Idham dalam acara uji publik di kawasan Harmoni, Jakarta pada 27 Mei 2023.

Adapun sembilan partai politik yang sudah membuka RKDK adalah Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemudian, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/16082021/jelang-pemilu-2024-wakil-ketua-komisi-iii-dpr-usul-ppatk-periksa-rekening

Terkini Lainnya

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi 'Online'

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi "Online"

Nasional
Pemerintah Putus Akses Internet Judi 'Online' Kamboja dan Filipina

Pemerintah Putus Akses Internet Judi "Online" Kamboja dan Filipina

Nasional
Upaya Berantas Judi 'Online' dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Upaya Berantas Judi "Online" dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Nasional
Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Nasional
Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku 'Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste'

Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku "Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste"

Nasional
Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Nasional
Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Nasional
2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

Nasional
TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi 'Online' Bisa Dipecat

TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi "Online" Bisa Dipecat

Nasional
Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke