Salin Artikel

PKB Ingin Peringatan Harlah di Solo Satukan Kekuatan untuk Pilpres 2024

“Kami akan menjadikan momentum syukuran Harlah yang dihadiri semua simpul PKB baik di jajaran syuro, tanfidziah, hingga kader di akar rumput untuk menyatukan tekad bekerja lebih keras untuk sukses PKB baik di Pilpres maupun Pileg,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Hasanudin Wahid melalui keterangan resmi, Numat (21/7/2023)

Hasan menjelaskan, PKB masih bertekad mengantarkan Muhaimin Iskandar, ketua umum mereka, ke kursi presiden.

Di ajang pemilihan legislatif (pileg), PKB mengincar 100 kursi di DPR RI, 500 kursi di DPRD Provinsi, dan 3.000 kursi di DPRD Kabupaten/Kota.

“Kejelasan target ini telah diikuti dengan implementasi kerja strategis dan taktis yang saat ini jika dipresentasekan telah mencapai 60 persen," kata dia.

"Maka sisa 40 persen akan kita genjot habis dengan penyatuan tekad dan kekuatan di momentum perayaan Harlah di Solo,” sebut Hasan.

Ia optimistis, sepasang target itu bisa dicapai.

Ia mengungkit elektabilitas PKB dalam berbagai jajak pendapat dari berbagai lembaga survei yang dianggap stabil.

Ia juga mengeklaim deklarasi dukungan untuk Muhaimin terus bermunculan.

“Indikator positif ini perlu kita jaga salah satunya dengan terus memanaskan mesin partai. Jadi kalau kemarin jalannya masih gigi empat, maka pasca syukuran Harlah nanti bisa ngegas jadi gigi lima,” kata Hasan.

Ia mengakui masih ada sejumlah PR yang harus dikerjakan PKB, seperti kelengkapan syarat pengajuan Muhaimin jadi presiden, kesolidan simpul-simpul struktur, relawan, hingga simpatisan, dan sosialisasi program unggulan Muhaimin.

Untuk diketahui PKB bakal mengelar syukuran Harlah ke-25 di Stadion Manahan Solo, Minggu (23/7/2023).

Kegiatan ini akan diikuti sekitar 67.000 kader. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah ketua umum partai politik direncanakan hadir dalam acara tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/15275831/pkb-ingin-peringatan-harlah-di-solo-satukan-kekuatan-untuk-pilpres-2024

Terkini Lainnya

Bhayangkari Polri Gelar Kemala Run 2024 di BSD, Ada Kategori Anak dan Penyandang Disabilitas

Bhayangkari Polri Gelar Kemala Run 2024 di BSD, Ada Kategori Anak dan Penyandang Disabilitas

Nasional
Soal Izin Tambang Ormas, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratannya Ketat

Soal Izin Tambang Ormas, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratannya Ketat

Nasional
DPR Dukung Haji Tanpa Visa Resmi Diharamkan

DPR Dukung Haji Tanpa Visa Resmi Diharamkan

Nasional
Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Nasional
Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Karena Alasan Pribadi

Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Karena Alasan Pribadi

Nasional
Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BTN di IKN

Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BTN di IKN

Nasional
Polisi Tangkap 2 WNI yang Fasilitasi Buronan Paling Dicari Thailand Chaowalit Thongduang

Polisi Tangkap 2 WNI yang Fasilitasi Buronan Paling Dicari Thailand Chaowalit Thongduang

Nasional
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 5 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 5 Juni 2024

Nasional
Khofifah Dilaporkan ke KPK Terkait Proyek di Kemensos

Khofifah Dilaporkan ke KPK Terkait Proyek di Kemensos

Nasional
Pemerintah Bakal Sanksi 'Travel' Haji Nakal yang Pakai Visa Tak Resmi

Pemerintah Bakal Sanksi "Travel" Haji Nakal yang Pakai Visa Tak Resmi

Nasional
Berpotensi Bersaing dengan Marzuki Mustamar di Pilkada Jatim, Khofifah: Enggak Masalah...

Berpotensi Bersaing dengan Marzuki Mustamar di Pilkada Jatim, Khofifah: Enggak Masalah...

Nasional
DPR Minta Indonesia-Saudi Berunding Cari Solusi Kasus Visa Haji Palsu

DPR Minta Indonesia-Saudi Berunding Cari Solusi Kasus Visa Haji Palsu

Nasional
KPK Diminta Proses Administrasi Pendelegasian Penuntutan ke Kejagung

KPK Diminta Proses Administrasi Pendelegasian Penuntutan ke Kejagung

Nasional
Saat Sekjen PDI-P Ada di Pusaran 2 Kasus Hukum...

Saat Sekjen PDI-P Ada di Pusaran 2 Kasus Hukum...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke