Salin Artikel

Penjelasan KPK Belum Tayangkan LHKPN 5 Komisioner Komnas HAM di Laman Resmi

Lima komisioner Komnas HAM itu adalah Atnike Nova Sigiro, Abdul Haris Semendawai, Uli Parulian Sihombing, Saurlin P Siagian, dan Prabianto Mukti Prabowo.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pengajuan LHKPN lima komisioner Komnas HAM ini dalam pemeriksaan kelengkapan.

"Sedang diperiksa dulu kelengkapan dokumen pendukungnya," ujar Pahala melalui pesan singkat, Senin (10/7/2023).

Setelah pemeriksaan dan kelengkapan dokumen, menurut Pahala, laporan baru bisa ditayangkan di situs LHKPN.

"Kelar itu langsung tayang," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro belum terdaftar dalam situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penelusuran Kompas.com dalam situs https://elhkpn.kpk.go.id/, Senin (10/7/2023), nama Atnike Nova Sigiro sebagai Ketua Komnas HAM tidak memiliki data.

"Belum ada data," tulis laman LHKPN milik KPK itu.

Selain Atnike, ada juga empat komisioner Komnas HAM yang juga belum terdaftar dalam situs LHKPN, yaitu Abdul Haris Semendawai, Prabianto Mukti Prabowo, Saurlin Pandapotan Siagian, dan Uli Parulian Sihombing.

Laman pencarian untuk Abdul Haris Semendawai terakhir kali melapor saat menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) tahun 2018 dengan kekayaan Rp 2,3 miliar.

Sedangkan Prabianto Mukti Prabowo terakhir kali melapor LHKPN pada 2019 saat menjabat Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan dengan kekayaan Rp 4,2 miliar.

Untuk Saurlin P Siagian dan Uli Parulian Sihombing sama seperti Atnike Nova Sigiro yang belum terdapat data apa pun.

"Mereka (semua komisioner) bilang sudah, tapi kalau saya enggak mau mewakili kawan-kawan. Yang pasti saya sudah, Pak Uli juga sudah, karena Pak Uli yang sudah menyampaikan buktinya," ujar Abdul Haris saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Senin.

Ia mengatakan, seluruh penyelenggara negara di Komnas HAM yang wajib melaporkan LHKPN sudah diingatkan di awal tahun 2023 lalu untuk membuat laporan.

"Karena waktu itu masuk di tahun 2023, kita semua diingatkan, ditulis di situ ada kolomnya, semua komisioner pegawai yang wajib membuat LHKPN ditulis. Sampai waktu terakhir kalau enggak salah semua sudah, di kolom itu," kata Abdul Haris Semendawai.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/10/17054021/penjelasan-kpk-belum-tayangkan-lhkpn-5-komisioner-komnas-ham-di-laman-resmi

Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke