Eks Direktur BAKTI Sebut Taati Perintah Jokowi, Kontrak Proyek BTS 4G Tak Diputus

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Anang Achmad Latif, beralasan dia tidak memutus kontrak para perusahaan yang terlibat proyek menara BTS 4G untuk wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) karena menaati perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekalipun menurut JPU (jaksa penuntut umum) ada tindak pidana korupsi, Presiden RI memerintahkan agar proses penyediaan BTS 4G di daerah 3T tetap dilanjutkan sampai selesai," kata Anang dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri

Menurut Anang, keputusan Presiden Jokowi buat melanjutkan proyek menara BTS 4G untuk wilayah 3T sudah tepat.

Sebab, kata Anang, jika kontrak diputus malah justru merugikan dari segi waktu dan biaya.

Dalam eksepsi itu Anang juga mengeklaim perbuatan dan keputusan yang diambilnya terkait proyek itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam nota keberatan itu Anang membantah merugikan negara hingga Rp 8.032 triliun atas keterlambatan proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G untuk daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T).

Menurut Anang, uang itu sudah dibelikan barang dan keperluan lain buat penyelesaian pembangunan BTS 4G.

Anang juga menyatakan jumlah kerugian keuangan negara yang didakwakan kepadanya tidak dihitung berdasarkan fakta dan keadaan terkini.

Menurut Anang, JPU hanya membatasi rentang waktu perhitungan kerugian pada 31 Maret 2022, tanpa menguraikan proses penyelesaian pekerjaan yang dipermasalahkan masih berlangsung sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

Anang juga membantah memperkaya diri sendiri dari proyek itu senilai Rp 5 miliar, serta dakwaan melakukan pencucian uang dengan membeli motor besar BMW serta rumah.

Menurut dakwaan JPU, Anang dan eks Menkominfo Johnny Gerard Plate sudah mengetahui pengerjaan proyek menara BTS 4G kemungkinan besar tidak selesai sampai batas waktu pada 31 Mei 2022. Akan tetapi, Johnny memutuskan tetap membayar penuh para kontraktor.