Salin Artikel

Anggota Komisi VIII DPR Terima Keluhan Jemaah Haji di Muzdalifah

KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) John Kenedy Aziz berkesempatan mengunjungi Maktab Nomor 54 Kloter 02 Kabupaten/Kota Pariaman dan Kota Padang.

Pada pertemuan tersebut, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR itu menerima sejumlah keluhan dari para calon jemaah haji.

Adapun keluhan yang disampaikan mulai dari kepanasan di Muzdalifah karena keterlambatan kedatangan bus, air conditioner (AC) tidak berfungsi, overcapacity tenda, hingga toilet kurang.

"Saya melihat secara langsung bagaimana perkembangan jemaah haji setelah tragedi Muzdalifah. Mendengarkan cerita mereka turut merasa perihatin pada pukul 14.00 siang waktu setempat panas-panasan masih berada di Musdalifah,” ujar John dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (29/6/2023).

Ia menambahkan, bahkan di sana tidak tersedia makanan dan minuman. Jemaah haji asal Indonesia pun belum memperoleh kepastian kapan akan sampai di Kota Mina.

“Alhamdulilah, sebagian besar jemaah haji dalam kondisi sehat, tapi ada pula yang masih diinfus. Saya turut berdukacita ada satu orang yang meninggal dari insiden tersebut,” kata John.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Golkar itu menjelaskan, di pertendaan juga ada keluhan soal AC padam saat jemaah haji tinggal selama dua hari di sana.

Terkait overcapacity, imbuh dia, tenda yang semestinya berkapasitas 100 atau 200 orang, diisi satu setengah kali lipat dari kapasistas semestinya.

“Hal itu mengakibatkan para jemaah haji nongkrong-nongkrong dan tidur-tiduran di gang-gang kecil. Bahkan, ada yang membuat tenda darurat diisi dengan kasur. Lalu, di setiap tenda ada yang kasurnya sudah lengkap tetapi banyak juga kasurnya yang kurang," paparnya.

Sementara, terkait kekurangan toilet, imbuhnya, sebagian besar jemaah harus antre selama satu hingga dua jam.

Bahkan, ada yang sampai mengeluarkan hadas karena sudah tidak tahan di pakaiannya.

"Nah, ini tentu menjadi perhatian kami. Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak sekali toilet-toilet dengan antrean panjang oleh para jemaah haji. Mereka pun berharap, setelah dari Mina dapat kembali ke hotel. Mereka juga berharap bus yang akan mengantar ke hotel di Masjidil Haram tiba tepat waktu dan tidak over time lagi,” terangnya.

John menegaskan pemerintah untuk memperhatikan saran dari rakyat ataupun anggota DPR. Sesuai tugas dan fungsi, imbuh Dia, anggota DPR menyerap aspirasi langsung dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah.

"Pada rapat terakhir di DPR dihadiri oleh Menteri Agama. Hal itu sudah kami sampaikan mengenai rekayasa risiko-risiko seumpa tiba-tiba terjadi insiden seperti di Musdalifah kemarin. Kami berharap, DPR bersama pemerintah dapat bersinergi untuk memecahkan masalah mengenai pemberangkatan atau pelaksanaan ibadah haji,” kata John.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/29/22181081/anggota-komisi-viii-dpr-terima-keluhan-jemaah-haji-di-muzdalifah

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke