KPK Duga Lukas Enembe Dibantu Warga Singapura untuk Cuci Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menduga, Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dibantu warga negara Singapura yang bertindak sebagai professional money launderer atau pencucian uang profesional.

Sehingga, dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK milik Singapura, untuk menangani dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Lukas Enembe yang melibatkan warga mereka.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak CPIB karena disinyalir itu melibatkan warga negara Singapura yang bertindak sebagai professional money launderer, pencucian uang profesional,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Menurut Alex, orang tersebut memfasilitasi Lukas melakukan pencucian uang di Singapura.

Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya pernah mengungkap dugaan aliran dana Lukas ke rumah judi di luar negeri.

Namun demikian, sampai saat ini, KPK belum mengetahui pasti berapa jumlah uang hasil korupsi yang diduga bersumber dari korupsi dan digunakan Lukas untuk berjudi.

“Tapi paling enggak dari sisi aliran dana itu nanti mungkin bisa kita lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi,” ujar Alex.

Sejauh ini, KPK telah menemukan uang yang digunakan untuk berjudi itu salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua.

Menurut Alex, Lukas diduga menyalahgunakan dana operasional gubernur. Alokasi APBD untuk keperluan operasionalnya mencapai Rp 1 triliun per tahun.

Selain karena jumlahnya yang terlalu besar, kejanggalan lainnya adalah sebagian dana operasional itu juga digunakan untuk belanja makan dan minum yang ternyata fiktif.

“Kami sudah juga cek di beberapa lokasi tempat kuitansi itu diterbitkan ternyata itu juga banyak yang fiktif,” tutur Alex.

“Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kuitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut,” tambahnya.

Lukas Enembe mulanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September 2022.

Awalnya, KPK hanya menemukan bukti aliran suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka.

Namun demikian, dalam persidangan Rijatono Lakka yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap jumlah suap yang diberikan kepada Lukas Enembe mencapai Rp 35.429.555.850 atau Rp 35,4 miliar.

Belakangan, KPK menyebut Lukas Enembe diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 46,8 miliar dari berbagai pihak swasta.

Dalam proses penyidikan, KPK kemudian menemukan berbagai informasi dan menetapkan Lukas sebagai tersangka TPPU.

Ia diduga secara sengaja menyembunyikan kekayaannya yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

Sejauh ini KPK telah menyita puluhan aset Lukas senilai ratusan miliar termasuk uang Rp 81,6 miliar hingga biji emas di dalam botol minum.