[POPULER NASIONAL] Jokowi Soroti Anggaran Stunting Tak Tepat Sasaran | Usul Libur Idul Adha Dua Hari Dikaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, alokasi anggaran dari pemerintah terkait pengentasan stunting banyak yang tidak tepat sasaran.

Menurut dia, dari hasil evaluasi ditemukan penggunaan anggaran yang seharusnya buat mengentaskan stunting dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah justru sebagian besar digunakan buat rapat dan perjalanan dinas.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah masih mengkaji usulan buat menetapkan libur selama 2 hari pada Idul Adha 1444 Hijriah.

Usulan itu disampaikan Muhammadiyah karena mereka menetapkan Idul Adha pada 28 Juni, sementara kemungkinan pemerintah menetapkannya pada 29 Juni.

1. Geramnya Jokowi, Anggaran Stunting Rp 10 Miliar, Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp 6 M

Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting.

Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar,” tuturnya.

Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.

Contoh lainnya, kata Jokowi, ada wilayah yang menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dari jumlah itu, sebanyak Rp 1,9 miliar dipakai untuk honor pegawai dan perjalanan dinas.

Hanya sekitar Rp 600 juta yang digunakan untuk pengembangan UMKM secara konkret.

“Itu nanti sisanya yg 0,6 miliar, yang 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret,” kata Jokowi.

“Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas,” katanya.

Selain itu, Jokowi mengungkap, ada pula suatu daerah yang mengalokasikan Rp 1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai.

Mestinya, kata dia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi. Namun, faktanya, sebanyak Ro 734 juta atau 80 persen justru dipakai untuk honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.

“Ini sudah enggak bisa lagi, Bapak Ibu sekalian,” kata kepala negara.

Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebut, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil. Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas.

“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?” tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, pemerintah masih mengkaji usulan untuk menetapkan libur dua hari saat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, yakni pada Rabu (28/6/2023) dan Kamis (29/6/2023).

Usulan ini disampaikan Muhammadiyah karena sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada 28 Juni, sedangkan pemerintah kemungkinan menetapkannya pada 29 Juni.

"Nanti kita kaji dululah itu," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Yaqut tidak berkomentar lebih jauh soal usulan dua hari libur tersebut. Namun, dalam kesempatan ini, ia mengeklaim pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 sejauh ini berjalan dengan baik meski ada beberapa kekurangan kecil.

Yaqut pun menilai keterlambatan penerbangan yang dialami sejumlah calon jemaah sebagai hal yang wajar.

"Menurut saya sih ini soal maskapai telat itu hal biasa ya, kita kan kalau menerapkan komersil juga biasa kok, apalagi ini jemaah yang besar dinamikanya, pasti tinggi kan, jadi biasa aja," kata dia.

Dilansir dari situs web resmi Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengusulkan agar ada dua hari libur bila Hari Raya Idul Adha yang ditetapkan Muhammadiyah dan pemerintah berbeda.

Mu’ti mengusulkan agar pada Rabu, 28 Juni 2023, juga menjadi hari libur nasional. Hal ini agar warga Muhammadiyah dapat melaksanakan shalat Id dengan tenang dan khusyuk.

Pasalnya, beberapa tahun yang lalu banyak anggota Muhammadiyah yang telah menjadi PNS dan ASN di berbagai daerah harus berangkat ke kantor pada hari ketika warga Muhammadiyah lainnya sedang melaksanakan shalat Id.

“Jadi liburnya dua hari, yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023. Saya kira yang pegawai negeri setuju itu," kata Mu'ti.