Elite PKB Sebut Koalisi Besar Hanya Wacana dan Tak Ada Opsi Airlangga Cawapres Prabowo

Hal itu ditegaskan Jazulil menanggapi isu pembentukan koalisi besar setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Wacana koalisi besar yang digulirkan, menurut Jazilul, hanya berbentuk ide yang tidak akan mengubah koalisi yang sudah dibangun antara Gerindra dan PKB yaitu Koalisi Indonesia Raya (KIR).

"Itu ide saja koalisi besar itu, enggak ada sebenarnya, kan enggak ada peresmian koalisi besar," ujar Jazilul saat ditemui di Gedung Nusanara IV MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2023).

Dia mengatakan, saat ini yang sebenarnya terjadi adalah KIR yang memperbesar koalisi dengan beragam partai yang mereka temui.

Jadi partai yang akan bergabung dengan KIR harus tunduk dengan piagam deklarasi KIR yang sudah ditetapkan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Bahwa KIR ingin memperluas terus, sesuai dengan piagam deklarasi," kata Jazilul.

"Memperluas koalisi KIR, berbeda dengan koalisi (besar)," ucap dia.

Dia juga mengaku penyodoran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo adalah wacana belaka.

Jazilul mengatakan penyodoran nama capres-cawapres bukan kewenangan dari Ketua DPP PKB Faisol Reza dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid.

Tetapi merupakan kewenangan Prabowo dan Cak Imim sesuai dengan mandat yang diberikan dalam piagam KIR.

"Enggak ada itu, bukan urusannya Pak Nusron dengan Pak Faisol Reza," ucap dia.

Sebelumnya, penjajakan koalisi besar dilakukan oleh lima partai politik (parpol) koalisi pemerintah saat ini.

Kelimanya adalah Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, PPP sudah menekankan tak bisa berkoalisi dengan parpol yang tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Dengan sikap tegas PKB, bisa dipastikan KIR menolak adanya koalisi besar di luar kesepakatan yang sudah dibuat KIR yaitu menentukan capres-cawapres yang ditentukan oleh Prabowo dan Cak Imin.